SimpulRakyat.co.id, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meminta para kepala daerah untuk tertib administratif mengerjakan sesuatu, serta selalu berkonsultasi dengan KPK, BPKP, dan BPK, bahkan berharap melibatkan Kejaksaan.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel dan penandatanganan Komitmen Bersama tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2022, berlangsung di ruang Rapim Pemprov Sulsel, Kota Makassar, Rabu (30/3/2022) kemarin.
“Paling penting memberikan legal opinian ataupun pertimbangan-pertimbangan pekerjaan sehingga pekerjaan kita bisa memberikan manfaat. Karena saya sendiri seperti kepala daerah yang lainnya, dimana Bupati dan Walikota ingin membangun, tapi kadang-kadang kemampuan pemahaman hukum karena tidak semua backgroundnya dari hukum ataupun pemerintahan birokrasi,” ujar dia.
Lanjut Andi Sudirman Sulaiman mengajak para kepala daerah untuk tetap menjalin sinergi dalam melaksanakan sistem pemerintahan.
“Semoga dengan kehadiran beliau semua dapat mendapatkan arahan menjadi kunci karena ini merupakan tahun-tahun pandemi, dimana tidak mudah melaksanakan kelonggaran, dan tidak mudah juga melaksanakan sistem pemerintahan di tengah banyaknya hiruk pikup aspirasi masyarakat yang sangat mudah diakses di media sosial. Dan yang paling penting bagaimana sinergitas bersama tetap terjalin,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Sementara itu, Komisioner KPK, Alexander Marwata dalam arahannya berpesan kepada kepala daerah dan seluruh pegawai di Sulawesi Selatan agar tidak menerima gratifikasi apapun bentuknya.
“Kalau tidak bisa menolak, paling tidak laporkan ke KPK. Kalau gratifikasinya makanan, makan bersama, kalau berupa barang bisa menukarnya dengan uang dengan cara membeli barang yang akan kita terima tersebut,” bebernya.
Alexander juga meminta para kepala daerah ikut berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi, guna meningkatkan indeks persepsi di Indonesia bebas dari korupsi.
“Dengan cara demikian, kita semuanya bisa mencegah korupsi, kita semua bisa berperan dalam pemberantasan korupsi dan kita semua bisa berperan dalam meningkatkan indeks persepsi di Indonesia yang pada akhirnya Indonesia akan dikenal sebagai negara yang bebas dari korupsi dan menjadi tempat yang nyaman untuk orang melakukan investasi,” pungkas Alexander Marwata.
Reporter: Abd Gaffar
Editor: Ahmad
Tinggalkan Balasan