Kuasa Hukum Poktan Taman Dayak Basap Beberkan Fakta Persidangan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Kutai Timur – Pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) dinilai tidak dapat membuktikan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik perusahaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta sebelumnya.

Selain itu, dalam persidangan yang digelar pada tahun juli 2020 lalu tersebut, PT KPC juga tidak dapat membuktikan bahwa lahan milik Kelompok Tani (Poktan) Taman Dayak Basap telah dibebaskan oleh perusahaan secara keseluruhan.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kuasa Hukum Poktan Taman Dayak Basap, Makmur Machmud saat dikonfirmasi melalui ponsel pribadinya terkait sengketa lahan yang membelit poktan yang dibelanya dengan perusahaan tambang batu bara raksasa di Indonesia tersebut, Minggu, (28/02/2021).

“Dalam persidangan sebelumnya, saya selaku kuasa hukum Poktan Taman Dayak telah memenangkan kasus ini, sesuai fakta dalam persidangan, PT KPC tidak bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa tanah milik Poktan telah di bebaskan untuk seluruhnya seluas 202,3 hektar, hanya membebaskan seluas 4,5 hektar,” kata Makmur.

Lebih lanjut, Makmur Machmud juga menyebutkan, PT KPC mengatakan bahwa tanah milik Poktan Taman Dayak Basap tumpang tindih dengan lahan milik Poktan Bajang Ubek (tergugat IV), Poktan Munif (Tergugat III) dan Poktan Bina Keluarga (tergugat II).

Namun sesuai Pemeriksaan setempat (PS) yang telah di lakukan oleh Majelis Hakim PN Sangatta yang melibatkan tim ukur dari BPN Kutim dan dihadiri pula  para tergugat dan panitra PN Sangatta tidak ditemukannya di lapangan bahwa lahan milik poktan yang menjadi kliennya tersebut tumpang tindih dengan lahan milik poktan yang lain.

Berdasarkan temuan dan fakta di dalam persidangan serta pemeriksaan setempat tersebut, Poktan Taman Dayak Basap berencana akan melakukan laporan ke Polres Kutim terhadap direksi PT KPC atas tindakan telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Poktan Taman Dayak Basap secara melawan hukum.

Berita Menarik Lainnya