Disnaker Mulai Terapkan UU Cipta Kerja di Makassar, Perhitungan Pesangon dan Pensiun Berubah

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, MAKASSAR – Pemerintah resmi menerbitkan 49 aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

Implementasi aturan ini otomatis meluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Makassar.

Baca Juga

Mewakili Dinas ketenaga kerjaan kota Makassar, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Andi Sunrah Djaya mengatakan bahwa pihaknya mulai menerapkan UU nomor 10 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

“Nah UU nomor 11 tahun 2020 sudah terbit dan sudah berlaku. Mulai saat ini kami menerapkan kepada seluruh mediator Disnaker kota Makassar untuk melaksanakan apa yang diatur pada UU ini,” terangnya, Selasa (23/2/2020).

Diketahui, aturan turunan pelaksana UU nomor 11 tahun 2020 terkait klaster Ketenaga kerjaan sedikitnya ada 4 Peraturan Pemerintah yakni, (1)PP nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (2) PP nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (3) PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan (4) PP nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program jaminan kehilangan pekerjaan

“Banyak turunan peraturan pemerintah (PP), ada PP 34, 35, 36 dan 37, dimana semua PP tersebut mengatur klaster ketenaga kerjaan,” tambahnya.

Lebih jauh Andi Sunrah menjelaskan bahwa UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagian besar telah dikonversi ke dalam UU nomor 10 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan pihaknya juga masih tetap menggunakan pasal pasal UU 13 tahun 2003 yang belum tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2013.

“Terkait pasal pasal UU 13 tahun 2003 yang belum dicabut oleh pemerintah dan tidak masuk dalam UU nomor 10 tahun 2020, kami tetap menggunakannya, tetapi pasal pasal yang telah disortir dan masuk dalam UU Cipta kerja tidak digunakan lagi. Dan kami langsung mengacu pada undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja,” terangnya.

Perubahan Perhitungan Pesangon dan Pensiun di UU Ciptaker

Andi Sunrah menuturkan, UU Cipta Kerja mengubah komponen kompensasi PHK yang sebelumnya diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat (4) huruf c tentang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat,

“Pada UU Ciptaker ada 15 persen yang dihapus di poin penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan,” tuturnya.

“Seperti halnya karyawan memasuki masa pensiun, Aturan barunya (UU Ciptaker) adalah perhitungan hak pesangon dikali 1,75 persen. Tapi kalau di UU 13 tahun 2003, 2 kali ketentuan hak pesangon,” ujarnya.

Disebutkan pada Pasal 56 UU Ciptaker Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh memasuki usia pensiun. Maka pekerja/buruh berhak atas:
a.Uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan pasal 40 ayat 2.
b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3
c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4.

Namun, pekerja bisa menerima kurang dari pesangon yang telah ditentukan di atas jika terjadi beberapa alasan PHK. Misalnya, untuk PHK karena alasan pengambilalihan perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

Jika hal ini terjadi, pekerja atau buruh hanya akan menerima setengah (50 persen) dari uang pesangon yang ditentukan. Hal ini juga berlaku untuk alasan ketika perusahaan melakukan efisiensi dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Perusahaan tutup yang disebabkan mengalami kerugian selama dua tahun atau karena keadaan memaksa (force majuere). Sementara jika keadaan memaksa yang tidak menyebabkan perusahaan tutup, pekerja atau buruh akan menerima 75 persen dari uang pesangon.

Alasan lainnya, pekerja atau buruh bisa menerima 50 persen uang pesangon yang telah ditetapkan adalah karena perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang karena mengalami kerugian. Perusahaan pailit juga menjadi alasan lain. Kemudian jika pekerja atau buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja. (Bima/*)

Berita Menarik Lainnya