Aktivis Bantaeng Ini Nilai Keliru OBH yang Belum Terakreditasi Jadi Posbakum

  • Whatsapp
Yudha Jaya

SimpulRakyat.co.id, Bantaeng – Aktivis Bantaeng, Yudha Jaya menilai keputusan Ujang Irfan Hadiana SH selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bantaeng yang menetapkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terakreditasi sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN adalah keliru.

Yudha Jaya yang juga merupakan salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar mengatakan, bekerjasama dengan OBH yang belum terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Posbakum PN Bantaeng mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

“Perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Ujang Irfan Hadiana selaku Ketua PN Bantaeng, yakni Pasal 8, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” kata Yudha melalui rilisnya ke Kantor Berita Simpul Rakyat, Jumat (08/01/2021) kemarin.

Selain itu, lanjut Yudha, Ketua PN Bantaeng juga mengesampingkan SK Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Umum No: 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin di Pengadilan.

“Hasil investigasi kami hanya ada satu OBH yang terakreditasi dari Kemenkum-HAM RI di Kabupaten Bantaeng, dan itu dinyatakan tidak lolos verifikasi dari PN Bantaeng, sedangkan OBH yang belum terakreditasi itu dinyakatan Lolos verikfikasi, Ini ada apa?,” ujar Mahasiswa tingkat akhir FH Universitas Sawerigading Makassar ini.

Berdasarkan hal itu, Yudha berharap Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Sekadar diketahui, hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Pengadilan Negeri Bantaeng. (*)

Berita Menarik Lainnya