SimpulRakyat.co.id, Jailolo Halmahera Barat – Anggota DPRD Halmahera Barat (Halbar) dari Fraksi Partai Hanura, Foni Suatalabessy, bakal dipecat dari pengurus partai.
Foni terancam dipecat bahkan dilakukan Pergantian Antara Waktu (PAW), lantaran dinilai tidak mengindahkan keputusan DPP Hanura yang telah memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halbar, Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI).
Foni selain tidak mengikuti keputusan DPP, juga tidak mendukung Paslon DAMAI, tapi lebih memilih mendukung Paslon Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB.
Selain itu, saat pertemuan konsulidasi dan investigasi yang digelar di lokasi wisata Pantai Rapa Pelangi, Desa Bobanehena yang dihadiri langsung Wakil Sekertaris Dewan Penasehat DPP Partai Hanura Ronny Sapulete, Sekertaris Bidang Hukum dan Ham Dirzi Zaidan, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Hanura Tiur Maida Tampubolon, juga tidak dihadiri oleh Foni, sehingga sikap Foni dianggap membangkan terhadap keputusan DPP.
“Aturan partai sudah jelas, jika kader partai tidak tunduk terhadap keputusan DPP, maka konsekuensinya dipecat, jadi kalau anggota DPRD aktif maka di-PAW,” tegas Sekretaris Dewan Penasehat DPP Hanura, Ronny Sapulete, ketika diwawancara usai kegiatan di Rapa Pelangi, Desa Bobanehena, Kamis (26/11/2020).
Ronny menambahkan, untuk anggota DPRD aktif yang melanggar perintah partai akan diberhentikan secara tidak terhormat, karena sudah ada perintah dari DPP untuk turun konsolidasi Partai Hanura sekaligus investigasi terkait laporan yang masuk soal kader Partai Hanura Halbar yang tidak ikut perintah partai.
Lanjut dia, Rekomendasi Hanura telah diberikan ke Paslon DAMAI, itu artinya semua kader partai Hanura harus tunduk dan mengikuti perintah partai, jadi kalau ada kader partai Hanura yang kampanye ikut Kandidat lain sekalipun dia anggota DPRD aktif, dia akan diberikan sanksi pemecatan dan akan di-PAW.
“Tidak ada alasan lain, jika kader partai melawan keputusan partai, maka konsekuensi dipecat dan di PAW jika berstatus sebagai anggota DPRD,” tandasnya.
Sementara Plt DPC Hanura, Rido Salaka menambahkan, ketika dirinya dipercayakan sebagai Ketua DPC, maka dirinya akan segera melakukan konsolidasi dan membentuka semua Ranting di Kecamatan dan anak Ranting di 174 desa, karena selama ini struktur Partai Hanura masih amburadul.
“Selain itu, bersama teman-teman partai, kita akan lakukan konsolidasi secara maksimal, sehingga pada Pileg 2024, Hanura bisa capai 4 sampai 5 kursi, bahkan kita akan berupaya mendirikan sekretariat DPC Hanura yang parmanen,” katanya.
Terpisah, Imran Lolori selaku Ketua Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura, berjanji kedepan Hanura akan dibesarkan dalam kepengurusan baru, dan dia akan mengusahakan mendirikan Sekretariat DPC Hanura di Halbar.
“Mari kita sama-sama untuk saling membesarkan dan membesarkan partai Hanura di Halbar khususnya dan di Maluku Utara pada umumnya,” pungkas Imran. (MH)
Tinggalkan Balasan