Bahar Razak: Hati-hati Menaruh Bahan Bangunan di Jalan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Lalu lintas dan angkutan jalan bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, guna mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGS LAI) Sulsel, Muhammad Bahar Razak melalui keterangan tertulisnya ke media ini di Makassar, Jumat (30/10/2020).

“Dengan begitu, demi terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, seharusnya pada badan jalan harus bebas dari hambatan apapun, termasuk bahan-bahan bangunan yang selama ini sangat mengganggu para pengguna jalan,” ujar Bung Bahar, sapaan akrab Muhammad Bahar Razak.

Lanjut dikatakan, pemerintah bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian pembinaannya dilakukan oleh selain Kementerian Perhubungan, PPNS dan kepolisian, kemudian tidak melepaskan kewenangan Pemerintah Daerah, badan hukum, dan atau masyarakat.

“Selain dari penyediaan perlengkapan jalan dalam penyelenggaraan jalan ditetapkan pula adanya kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk jalan nasional, kemudian untuk pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten, lalu pemerintah kota untuk jalan kota,” tambah dia.

Dengan begitu, kata Bahar, masyarakat harus mengetahui yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan, seperti menempatkan bahan bangunan pasir atau batu gunung karena jika suatu saat terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian, baik harta maupun nyawa bagi pengendara yang melintas, maka tanggung jawab tersebut ada pada pemilik bahan bangunan dan sekaligus tidak melepaskan tanggungjawab pemerintah daerah.

“Selain dari penempatan bahan bangunan di jalan, pemerintah kota seharusnya menertibkan pula atas penyediaan fasilitas parkir untuk umum di beberapa lokasi parkir ilegal yang terdapat di beberapa lokasi badan jalan yang kategori padat lalu lintas,” tambah dia.

Sambung Bahar, setiap usaha parkir hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan, sebab usaha penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.

“Masyarakat harusnya berhati-hati yang berhubungan dengan jalan sebagaimana pengaturannya dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban, berupa biaya pengobatan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana,” sambung dia.

Termasuk, jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. (AAN)

Berita Menarik Lainnya