Persetujuan Mendagri, Pemkab Halbar Bersama Masyarakat Akan Syukuran di Kecamatan Loteng

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Jailolo Halmahera Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) bakal menempatkan staf Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Loloda Tengah (Loteng).

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Pemkab Halbar Demianus Sidete ketika ditemui di kantor bupati, Selasa (15/09/2020) menyatakan, dasar hukum pemekaran Loteng melekat di Peraturan Pemerintah (PP) 17 tahun 2018, tentang kecamata.

Baca Juga

Dalam PP itu, kata Demianus Sidete, diatur tentang penggabungan kecamatan, pemekaran kecamatan sampai dengan penghapusan, dan tahapannya adalah disepakati oleh daerah dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Kemudia Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), kemudia mendapatkan evaluasi dari provinsi dan persetujuan dari menteri dalam negeri (Mendagri).

“Setelah persetujuan pemekaran kecamatan dari Mendagri keluar, kemudian biro hukum provinsi mengeluarkan register program, setelah sampai di daerah itu diundangkan untuk menjadi produk hukum daerah,” ungkapnya.

Mantan Camat Jailolo Selatan (Jalsel) ini menjelaskan, terkait kodefikasi wilayah, itu wilayahnya Mendagri, sehingga bupati mengusulkan untuk menerbitkan kodefikasi wilayah atas dasar usulan dari bupati dan data wilayah dari bupati yang ditetapkan melalui Perda yang disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur, kemudian mendagri keluarkan nomor registrasi kode wilayah dan data wilayah yang tertuang dalam permendagri.

”Jadi interpretasi para orang bahwa akan dilakukan peresmian itu salah alamat, Pemda pada prinsipnya mengetahui alur peresmian sebuah kecamatan dan pada Jumat nanti bukan peresmian, tapi sukuran yang dilakukan oleh mesyarakat atas persetujuan mendagri soal pemekaran Loteng,” jelasnya.

Demianus mengaku, setelah sukuran dilakukan pada Jumat (18/09/2020) lusa melalui Camat Loloda, akan ditunjuk beberapa staf dari kecamatan induk untuk menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan Loteng, sehingga aktivitas pemerintahan di Loteng sudah bisa berjalan.

”Jadi mulai Senin (21/09/2020) aktivitas pemerintahan di Loteng sudah berjalang, sambil menunggu kodefikasi wilayah dari mendagri,” pungkasnya. (MH)

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKEP

Disarankan Untuk Anda :