Nama Anggotanya Dicatut Pungli, Kasatpol PP Makassar Bakal Bertindak Tegas

  • Whatsapp
Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud. (Foto: Istimewa)

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum-Fasos) yang ada di Kota Makassar kerap kali dialih fungsikan oleh kelompok atau seseorang untuk memperkaya diri.

Berdasarkan data 2019 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan mengatakan, masih terdapat 764 titik fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang belum ditertibkan oleh pemerintah kota.

Baca Juga

Dari total 789 titik yang ada, baru ada sekitar 25 titik yang kini telah diambil alih Pemkot Makassar.

“789 yang terdata, hanya 25 yang bisa diserahkan dan diurus dan ditindaki oleh pemerintah daerah tahun ini” kata Pahala saat berkunjung ke Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/10/2019) silam.

Di awal 2020, media kemudian menyoroti status tanah di kelurahan Pattunuang, yang disebut Fasum-Fasos namun diduduki oleh usaha Bandung Gorden dan Jakarta Gorden.

Sejumlah isu liar kemudian marak didengarkan di warung-warung kopi berkaitan dengan lahan tersebut. Mulai dari isu pungutan liar, hingga oknum yang melakukan sogok menyogok demi sebuah kepentingan. Seorang oknum anggota Satpol PP, kemudian ikut diterpa isu miring.

Mendengarkan hal tersebut, Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud, kemudian angkat bicara. Menurut Iman, jika ada anggotanya yang terbukti bersalah akan diberikan tindakan tegas. Hal tersebut diungkapkan kepada Reporter SimpulRakyat.co.id, Kamis (6/8/2020).

“Saya akan menindak tegas oknum Satpol PP, karena seharusnya Satpol PP itu yang mengerti aturan, kok justru melanggar, ini kan sangat tidak rasional, ketika yang tugasnya menegakkan Perda, malah memanfaatkan kesempatan untuk memungut atau menerima suap dari beberapa pihak terutama dalam memanfaatkan Fasum-Fasos milik negara. Itu khusus oknum Satpol PP, kalau oknum yang lain bukan kewenangan saya, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya secara tegas, secara internal,” kata Iman Hud.

Iman kemudian menyayangkan jika seandainya benar ada anggotanya yang ikut terlibat. Pasalnya, prilaku tersebut sangat bertentangan dengan tugas-tugas Satpol PP dalam menjaga aset pemerintah kota Makassar.

“Dalam penanganan persoalan Fasum-Fasos di Kota Makassar telah dibentuk tim yang melibatkan sejumlah unsur. Tim yang dibentuk yang sebelumnya melibatkan semua stakeholder baik internal Pemkot maupun eksternal,” kata Iman Hud.

Lanjut dijelaskan, dari eksternal melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan juga KPK karena ini milik negara.

Dikatakan pula, Fasum itu milik rakyat, tidak dapat digunakan untuk pribadi, apalagi kalau ada didalamnya transaksional yang dilakukan oleh aparat pemerintah kota, apalagi kalau misalnya dari Satpol PP.

“Makanya ini menjadi Penting bagaimana kita memberi contoh yang baik, sedangkan kita sendiri melanggar, ini kan susah logikanya terbalik, seharusnya menjaga aset, malah memanfaatkan ini kan sangat bertentangan dengan tugas, kewajiban, serta fungsi satpol pp untuk menjaga aset pemerintah kota,” tutup Iman. (M Fatwa)

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKEP

Disarankan Untuk Anda :