SimpulRakyat.co.id, Makassar – Di tengah pandemi Covid-19, tarik ulur kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani persoalan semakin lumrah saja.
Misalnya, dalam melakukan pembatasan wilayah di lintas batas, kadang terkesan ketat dan sering pula terpantau kendor. Hal tersebut kemudian sempat dikritisi anggota dewan dari fraksi PKS.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin berkilah, jika langkah tersebut diambil atas pertimbangan ekonomi. Dalam penanganan Covid-19 menurutnya aspek ekonomi tidak boleh dilupakan.
“Kita menangani Covid, kita dihadapkan oleh dua pilihan besar kita mau hadapi Covid 100 persen kah, tapi ekonomi terpuruk, atau melonggarkan 100 persen ekonomi berjalan, tapi Covid kita masalah,” kata Rudy saat ditemui di kantornya, Selasa (21/7/2020) kemarin.
“Sekarang, yang paling bijak kita hadapi kita jangan sampai terpapar Covid, terkapar juga ekonomi, jadi kita ambil perimbangan yang ideal. Antara kita tangani Covid, tapi ekonomi jungan jangan berhenti. Oleh karena pembatasan ini kita lakukan bukan berarti kita pasang tembok di luar. Mati Makassar karena roda-roda ekonomi Makassar sebagian besar pekerjanya tinggal di luar Makassar,” tambahnya.
Saat ditanyai persoalan Tempat Hiburan Malam (THM) yang saat ini mulai beroperasi, Rudy dengan tegas mengatakan, tidak memberikan izin.
Ia juga berjanji akan menurunkan petugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi THM yang bandel.
“Sampai saat ini, kita belum memberi kebijakan THM bisa dibuka, nanti kita cek ke petugas-petugas kita,” tegasnya. (M Fatwa)
Tinggalkan Balasan