SimpulRakyat.co.id, Halmahera Barat – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menolak dokumen pergeseran anggaran pengangan Covid-19 yang telah diajukan oleh Tiam Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halbar.
Ketua DPRD Halbar Charles R Gustan kepada wartawan, Kamis (02/04/2020) kemarin menyatakan, dokumen pergeseran anggaran sudah disampaikan, namun ditolak karena yang disampaikan tidak disertakan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
”TAPD sudah ajukan dokumen, tapi saya tolak, agar dokumen harus dilengkapi rincian item belanja,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Iksan Husen menambahkan, DPRD sangat berhati hati dalam menetapkan anggaran penaganan Covid-19, karena jika tidak hati hati di tetapkan dan anggarannya digunakan tidak tepat sasaran, maka sesuai edaran KPK akan di hukum mati.
”Jadi kami minta anggaran penaganan Covid yang sudah ditetapkan Rp.15 miliar itu dijelaskan rinciannya apa saja, karena saat ini kita hanya bicara soal penaganan, masa penaganan untuk belanja masker saja Rp. 15 miliar,” cetusnya.
Harusnya anggran Covid, kata Iksan, juga melihat dampak secara ekonomi yakni bagaiman mengatasi terjadi kenaikan harga bahan pokok dan inflasi, sehingga jangankan anggaran Rp 15 miliar, Rp 20 miliar juga bisa.
”Jadi dampak Corona virus juga harus dipikirkan, sehingga harus dijelaskan Rp. 15 miliar itu itemnya apa saja, karena DPRD juga telah bersepakat menggeser anggaran perjalanan dinas Rp. 1 miliar untuk penaganan Covid-19,” jelasnya.
Sementara informasi yang dihimpun dari internal DPRD, penolakan dokumen pergeseran anggaran penaganan Covid-19 itu, karena DPRD tidak menginginkan jika anggaran Aspirasi DPRD dialihkan ke anggaran penaganan Covid-19, sehingga DPRD berdalih jika dokumen pergeseran anggaran tidak disertai dengan rincian belanja.
”DPRD hanya menyetujui jika anggaran perjalanan dinas di geser ke penaganan Covid-19, tapi DPRD tidak menyetujui jika anggaran aspirasi juga digeser ke penaganan Covid-19,” kata Sumber yang ditemui di DPRD, kemarin. (MH)
