SimpulRakyat.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diminta cermat mempertimbangkan sosok yang akan mengisi posisi wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Muhammad Gumarang mengatakan, calon pengganti wakil presiden harus memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan.
Menurut Gumarang, Prabowo memiliki ruang untuk mempertimbangkan calon dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, profesional, akademisi, kalangan militer, hingga pengusaha.
Namun, proses pemilihan tersebut harus mengutamakan kepentingan pemerintahan dan masyarakat, bukan sekadar menjadi sarana mengakomodasi kepentingan kelompok politik tertentu.
Gumarang menyebut ada empat kriteria utama yang perlu menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan calon wakil presiden.
“Pertama, figur tersebut tidak memiliki persoalan hukum dan mempunyai loyalitas kepada Presiden,” ujar Gumarang kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Kedua, calon wakil presiden harus memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas konstitusional. Sosok tersebut diharapkan mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan sekaligus memperkuat kepemimpinan nasional.
“Ketiga, calon wakil presiden harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kinerja profesional serta karakter yang baik,” kata Gumarang.
Kriteria keempat, calon wakil presiden harus memahami sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintahan Prabowo.
Gumarang menilai, wakil presiden mendatang perlu memahami kebijakan ekonomi nasional, mendorong kemandirian ekonomi, serta menyadari pentingnya menjaga keamanan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang memadai.
Dia juga mengingatkan Prabowo agar menjadikan pengalaman pemerintahan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan pendampingnya.
“Pengalaman selama pemerintahan berjalan harus menjadi pelajaran. Presiden perlu memilih figur yang tidak menjadikan jabatan wakil presiden sebagai panggung politik pribadi yang justru berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan,” tuturnya.
Menurut Gumarang, keputusan yang keliru dalam memilih wakil presiden tidak hanya berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat memengaruhi citra politik Prabowo.
Dampaknya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa terpengaruh, termasuk peluang politik Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya.
“Karena itu, Presiden harus benar-benar selektif. Sosok yang dipilih harus bisa memperkuat pemerintahan, membantu pelaksanaan program, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional,” pungkasnya. (**)


Tinggalkan Balasan