SimpulRakyat.co.id, OPINI – Saya kira Joko Widodo sudah menghitung semuanya dengan cermat. Ketika ikut mengantarkan Prabowo Subianto memenangi Pilpres 2024, Jokowi mungkin merasa tidak benar-benar meninggalkan kekuasaan. Ia hanya berpindah tempat. Tidak lagi duduk di kursi presiden, tetapi masih punya orang di dalam Istana. Bahkan orang itu anaknya sendiri.

Namanya Gibran Rakabuming Raka.

Dengan menempatkan Gibran sebagai wakil presiden, Jokowi seolah-olah punya satu kaki di pemerintahan Prabowo. Masih bisa melihat ke mana arah pemerintahan bergerak. Masih punya akses. Masih punya pengaruh.

Strategi itu tampaknya masuk akal. Setidaknya, itulah yang mungkin dibayangkannya.

Saya teringat, dua setengah tahun lalu, ekonom Faisal Basri pernah memperkirakan Prabowo pada akhirnya akan meninggalkan Jokowi. Pecah kongsi itu, kata Faisal, paling lambat terjadi pada 2026.

Faisal juga mengingatkan kemungkinan rupiah melemah hingga Rp18.000, bahkan Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Jika itu terjadi, pemerintah akan menghadapi kesulitan membiayai subsidi karena ruang fiskal semakin sempit.

Kini, rupiah telah menembus Rp18.000. Sementara hubungan Prabowo dan Jokowi berada dalam situasi yang jauh dari mulus. Dua hal yang dulu terdengar seperti ramalan itu kini berhadapan dengan kenyataan.

Dalam politik, hubungan baik sering kali bertahan selama kepentingan kedua pihak masih sejalan. Begitu kepentingan berubah, kedekatan yang dulu tampak kokoh bisa mendadak kehilangan alasan untuk dipertahankan.

Posisi Gibran menjadi bagian penting dari cerita itu.

Ia bukan sekadar wakil presiden. Dalam hitungan politik Jokowi, Gibran bisa menjadi jembatan untuk menjaga pengaruh setelah masa kepresidenan berakhir. Selama anaknya berada di lingkaran kekuasaan, Jokowi masih memiliki jalan untuk menjangkau pemerintahan Prabowo.

Tetapi jembatan hanya berguna selama kedua sisinya masih terhubung.

Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Prabowo menerima keputusan itu. Jabatan wakil presiden pun dinyatakan kosong, sementara MPR menjadwalkan pemilihan pengganti pada 2 Desember.

Surat pengunduran diri Gibran menyebut keputusan itu diambil atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Tidak ada alasan spesifik yang dicantumkan.

Namun, pengunduran diri itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik dan hukum, menyusul putusan pengadilan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan.

Tekanan politik juga menguat di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan partai telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Langkah itu berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan.

Gibran mengundurkan diri sebelum proses politik tersebut berlanjut.

Yang menarik bukan hanya keputusan Gibran, melainkan sikap Prabowo.

Presiden menerima pengunduran diri itu dan menyampaikan terima kasih atas kerja Gibran selama mendampinginya.

Tak terlihat ada upaya untuk menahan Gibran tetap berada di kursi wakil presiden. Padahal, keduanya pernah berpasangan dan bersama-sama memenangi Pilpres 2024.

Reuters, mengutip dua sumber yang mengetahui pemikiran Jokowi, melaporkan bahwa mantan presiden itu kecewa karena Prabowo dan anggota koalisinya tidak menunjukkan dukungan ketika persoalan persyaratan pendidikan Gibran mencuat.

Jokowi juga disebut merasa sejumlah masukannya tidak didengar.

Jika laporan itu benar, persoalannya bukan semata-mata tentang nasib seorang anak. Ada harapan politik yang tampaknya tidak berjalan seperti yang dibayangkan.

Nama Listyo Sigit Prabowo ikut menambah kerumitan. Mantan Kapolri yang dikenal dekat dengan Jokowi itu ditahan dalam penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lain.

Polisi juga menyatakan memiliki bukti awal untuk mengembangkan dugaan makar terhadap sejumlah tersangka.

Sampai sejauh ini, belum ada bukti yang dipublikasikan bahwa Jokowi terlibat dalam perkara tersebut.

Karena itu, kasus Listyo tidak bisa begitu saja dianggap sebagai bagian dari pertarungan Jokowi dan Prabowo.

Meski begitu, sulit mengabaikan kenyataan bahwa nama mantan orang dekat Jokowi kini muncul dalam perkara yang menyentuh lingkaran presiden.

Ada penelitian yang menarik untuk membaca situasi seperti ini. Junyan Jiang, Tianyang Xi, dan Haojun Xie, dalam artikel In the Shadows of Great Men: Retired Leaders and Informal Power Constraints in Autocracies, meneliti bagaimana mantan pemimpin tetap dapat membatasi keleluasaan penerusnya setelah tidak lagi memegang jabatan.

Penelitian yang terbit dalam British Journal of Political Science pada 2024 itu menunjukkan bahwa pengaruh mantan pemimpin tidak selalu hilang bersama berakhirnya masa jabatan. Jaringan, loyalis, dan orang-orang yang pernah ditempatkan di posisi penting bisa menjadi sumber kekuatan yang tetap bekerja dari luar pemerintahan.

Tetapi bagi pemimpin baru, keberadaan kekuatan semacam itu bisa menjadi masalah. Ia ingin mengendalikan pemerintahannya sendiri. Dia tentu tidak ingin terus-menerus berhadapan dengan bayang-bayang orang yang sudah menyerahkan jabatan kepadanya.

Kazakhstan pernah mengalami situasi serupa. Nursultan Nazarbayev mundur dari kursi presiden pada 2019, tetapi tetap mempertahankan pengaruh melalui jaringan dan sejumlah posisi strategis.

Penggantinya, Kassym-Jomart Tokayev, pada awalnya berjalan beriringan dengannya. Namun, setelah gejolak politik pada Januari 2022, Tokayev mengambil langkah untuk mengonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Pengaruh Nazarbayev pun menyusut.

Sementara di Filipina, keluarga Marcos dan Duterte juga pernah berada dalam satu barisan untuk memenangkan pemilu.

Ferdinand Marcos Jr menjadi presiden, sementara Sara Duterte mendampinginya sebagai wakil presiden. Belakangan, hubungan politik kedua keluarga memburuk. Sekutu bisa berubah menjadi lawan ketika kepentingan tidak lagi bertemu.

Indonesia tentu memiliki konteks sendiri. Meski begitu, persoalan dasarnya serupa: sampai sejauh mana seorang mantan pemimpin bisa mempertahankan pengaruh tanpa mengganggu keleluasaan penggantinya?

Jokowi mungkin sudah memikirkan risiko itu ketika menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Jika mendukung Ganjar Pranowo, dia harus berbagi ruang pengaruh dengan Megawati Soekarnoputri. Sebab, Ganjar adalah kader PDI-P, partai yang dipimpin Megawati. Sementara dengan Prabowo, Jokowi punya peluang menempatkan Gibran di posisi wakil presiden.

Hitungan itu tampak menguntungkan. Jokowi bisa meninggalkan Istana tanpa sepenuhnya kehilangan akses ke dalamnya.

Tetapi ada satu hal yang mungkin luput, yaitu Prabowo bukan sekadar orang yang membutuhkan dukungan untuk menang. Setelah menjadi presiden, ia tentu ingin menjadi penguasa yang menentukan arah pemerintahannya sendiri.

Niccolò Machiavelli pernah membahas risiko semacam itu dalam Il Principe. Penguasa yang memperoleh kekuasaan berkat bantuan orang lain akan menghadapi persoalan ketika ingin berdiri mandiri. Ia tidak bisa selamanya bergantung kepada orang yang ikut mengantarkannya ke puncak.

Gagasan itu terasa dekat dengan hubungan Prabowo dan Jokowi. Dukungan Jokowi memang menjadi salah satu modal penting bagi kemenangan Prabowo. Tetapi, setelah berada di Istana, Prabowo punya kepentingan sendiri. Ia tentu ingin menjalankan pemerintahan dengan keleluasaannya, bukan terus-menerus mempertimbangkan keinginan pendahulunya.

Di sinilah hitungan politik Jokowi menghadapi batasnya.

Jokowi ingin pengaruhnya tetap hidup setelah meninggalkan kursi presiden. Prabowo ingin memegang kendali penuh atas pemerintahannya. Keduanya pernah membutuhkan satu sama lain. Tetapi kebutuhan politik tidak selalu melahirkan kesetiaan untuk selamanya.

Dan Gibran berada tepat di tengah-tengahnya.

Dulu, ketika Gibran dipilih menjadi calon wakil presiden, dia pernah menyampaikan kalimat yang kemudian menjadi salah satu slogan kampanye paling terkenal: “Tenang, Pak Prabowo, saya sudah di sini.”

Kalimat itu terdengar seperti jaminan. Seolah-olah Prabowo tak perlu khawatir karena ada orang Jokowi yang akan mendampinginya di Istana.

Kini keadaan sudah berubah. Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Kalimat itu mungkin perlu dibalik.

“Tenang, Pak Prabowo, saya sudah tidak di sini.”

Kadang-kadang, dalam politik, orang yang paling berjasa mengantarkan seseorang ke puncak justru harus menerima kenyataan bahwa orang itu ingin berjalan sendiri setelah sampai di sana.

Jokowi mungkin sudah menghitung banyak hal ketika mengantarkan Prabowo ke Istana. Hanya satu yang tampaknya sulit dihitung: kapan orang yang diantarkannya itu merasa tidak lagi membutuhkan dirinya. (AA Mappaita)