SimpulRakyat.co.id, OPINI – Ada yang menarik dari politik Indonesia. Dua orang bisa dipilih bersama, berkampanye bersama, bahkan dilantik bersama. Tetapi ketika salah satunya harus meninggalkan jabatan, yang lain belum tentu ikut terseret.
Kita sedang menyaksikan itu pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan adanya surat itu. Katanya, surat serupa juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo.
Begitu kabarnya.
Orang tentu bertanya-tanya. Mengapa Gibran mundur? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah keputusan itu sudah dipikirkan sejak lama, atau baru diambil setelah keadaan semakin sulit?
Gibran tidak menjelaskan panjang lebar. Dalam suratnya, dia menyebut pengunduran diri itu dilakukan atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan.
Bahasanya resmi. Alasan yang disampaikan juga resmi.
Tetapi kita tahu, persoalannya tidak sesederhana bunyi surat itu.
Belakangan ini Gibran memang sedang berada dalam tekanan politik dan hukum. Persoalan pendidikannya kembali menjadi pembicaraan. Bahkan sudah masuk ke ruang pengadilan.
Pada 6 Oktober 2026 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Permohonan perkara itu sendiri tidak dapat diterima karena pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Kasasi HM Subhan dikabulkan. Putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.
Belum selesai urusan itu, DPR ikut bergerak.
Satu per satu fraksi mengumumkan anggotanya yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Sampai akhirnya terkumpul 120 tanda tangan dari delapan fraksi.
Coba perhatikan angkanya, seratus dua puluh.
Bukan hanya dari partai oposisi. Anggota dari partai-partai yang berada dalam pemerintahan pun ikut menandatangani. NasDem ada, PKS ada, PKB ada, Demokrat ada. Bahkan anggota Gerindra dan Golkar juga tercatat.
Kalau sudah begini, tentu menarik bertanya: masih sekuat apa dukungan politik terhadap Gibran?
Tetapi jangan salah membaca. Seratus dua puluh tanda tangan itu belum berarti DPR sudah memutuskan memberhentikan Gibran. Itu baru usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Masih ada proses yang harus dilalui.
Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan tersebut pada 12 November akhirnya batal digelar.
Pada hari yang sama, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Kita tidak tahu apakah kedua peristiwa itu saling berhubungan. Gibran juga tidak menjelaskan bahwa ia mundur karena rencana DPR. Jadi, tidak perlu membuat kesimpulan sendiri.
Tetapi waktunya memang menarik. Ketika satu proses politik sedang menunggu kelanjutan, surat pengunduran diri justru datang.
Kalau bukan pada hari itu, mungkin kita masih membicarakan apa yang akan terjadi di DPR. Sekarang pembicaraannya bergeser: siapa yang akan menggantikan Gibran?
Tunggu dulu, surat pengunduran diri bukan berarti seluruh proses sudah selesai. MPR tetap harus menindaklanjutinya sesuai aturan. Dan perlu dibedakan, mundur atas permintaan sendiri bukan sama dengan diberhentikan melalui pemakzulan.
Konstitusi sudah mengatur jika jabatan wakil presiden kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Jadi, sekarang bola ada di tangan Prabowo.
Presiden harus mengajukan dua nama. Dua nama untuk satu kursi.
Siapa orangnya?
Nama Sugiono mulai disebut. Sufmi Dasco Ahmad juga masuk dalam pembicaraan. Puan Maharani pun sesekali muncul dalam spekulasi. Tetapi sejauh ini belum ada nama yang diumumkan secara resmi oleh Presiden.
Saya membayangkan, pembicaraan mengenai pengganti Gibran sekarang sudah mulai ramai di banyak tempat. Di kantor partai, di ruang pertemuan, mungkin juga di meja makan. Ada yang menyebut nama sendiri, ada yang menyodorkan nama orang lain. Ada yang merasa partainya pantas mendapat kesempatan.
Wajar saja, politik memang begitu.
Tetapi Prabowo tidak bisa sekadar memilih orang yang disukainya. Ada partai-partai yang harus diajak bicara. Ada koalisi yang perlu dijaga. Ada kepentingan yang harus dipertemukan.
Belum tentu orang yang paling dekat dengan presiden adalah orang yang paling mudah diterima semua partai.
Dan belum tentu pula orang yang paling banyak disebut-sebut akan benar-benar dipilih.
Prabowo tentu ingin wakil presiden yang bisa bekerja bersamanya. Itu masuk akal. Ia tidak membutuhkan orang yang setiap saat harus diajak berdebat untuk urusan yang seharusnya bisa diselesaikan bersama.
Tetapi wakil presiden juga bukan hadiah perkawanan. Bukan jatah yang harus diberikan karena sebuah partai merasa sudah terlalu banyak berkorban.
Jangan sampai kursi itu hanya menjadi bagian dari tawar-menawar politik.
Kita pernah melihat bagaimana pasangan presiden dan wakil presiden dibentuk. Mereka datang ke hadapan rakyat sebagai satu paket. Meminta suara bersama. Berjanji bersama. Setelah menang, dilantik bersama.
Sekarang salah satunya mengajukan pengunduran diri. Yang satu lagi tetap memegang jabatan presiden dan harus menyiapkan penggantinya.
Begitulah akhirnya, satu paket ketika meminta suara, tetapi tidak harus satu nasib ketika menjalankan kekuasaan.
Tidak ada yang salah dengan mekanisme konstitusi. Negara harus tetap berjalan. Jabatan yang kosong harus diisi. Tetapi siapa pun yang nanti dipilih, jangan lupa bahwa kursi wakil presiden bukan milik partai, bukan milik presiden, apalagi milik orang yang sedang merasa paling berjasa.
Kursi itu ada karena rakyat memberikan mandat.
Sementara rakyat sendiri masih punya banyak urusan. Harga barang, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, jalan yang rusak, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Semua itu tidak ikut berhenti hanya karena Istana sedang memikirkan siapa yang akan duduk di sebelah presiden.
Barangkali inilah yang paling penting dari seluruh kegaduhan ini. Pergantian wakil presiden boleh menjadi peristiwa politik besar. Tetapi jangan sampai kesibukan membicarakan siapa penggantinya membuat kita lupa untuk apa jabatan itu sebenarnya diberikan.
Dalam politik, kursi memang hanya satu. Orang yang menginginkannya bisa jauh lebih banyak.
Dua orang boleh dipilih bersama. Salah satunya boleh berhenti di tengah jalan. Namun, jangan sampai kepentingan rakyat ikut ditinggalkan. (AA Mappaita)
Tinggalkan Balasan