SimpulRakyat.co.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merombak jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 29 pejabat mengalami pergeseran jabatan dalam pelantikan yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Rotasi tersebut menyentuh sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, asisten sekretariat daerah, staf ahli, hingga pimpinan rumah sakit daerah.
Sejumlah pejabat mendapat penugasan baru di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, keuangan daerah, perizinan, perdagangan, hingga administrasi kependudukan.
Pengangkatan dan pergeseran jabatan itu tertuang dalam Petikan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3/015/BKPSDM/Walikota/XI/2026 tertanggal 20 November 2026.
Dalam rotasi tersebut, misalnya, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Fadli bergeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan?
Munafri, didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, meminta para pejabat yang mendapat amanah baru segera melakukan konsolidasi internal. Ia juga mengingatkan pentingnya menyatukan visi dan memperkuat kerja sama di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Munafri mengatakan, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Menurut Munafri, penyegaran kabinet MULIA bukan sekadar pergantian posisi. Penataan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas, membuktikan kualitas kepemimpinan, dan mempercepat kinerja pemerintahan.
Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak membangun sekat kepemimpinan ataupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja. Setiap pimpinan, kata dia, harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadikan penataan birokrasi tersebut sebagai momentum memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Aliyah menegaskan, jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Ia meminta para pejabat tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan inovasi dan membangun kolaborasi.
Menurut dia, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari capaian administratif maupun pelaksanaan program kerja. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Aliyah juga mendorong setiap pimpinan OPD menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta mengoptimalkan potensi aparatur untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” katanya.
Berikut daftar 29 pejabat yang mengalami pergeseran jabatan:
- Evie Aprialti
Jabatan lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perpustakaan. - Aryati Puspasari Abady
Jabatan lama: Kepala Dinas Perpustakaan.
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan. - Nirman Nituang Mungkasa
Jabatan lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. - Ahmad Namsum
Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kearsipan. - Fahyuddin
Jabatan lama: Kepala Dinas Kearsipan.
Jabatan baru: Sekretaris DPRD Kota Makassar. - Andi Rahmat
Jabatan lama: Sekretaris DPRD Kota Makassar.
Jabatan baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). - Muhammad Dakhlan
Jabatan lama: Kepala BPKAD.
Jabatan baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). - Dahyal
Jabatan lama: Kepala Bappeda.
Jabatan baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. - Firman Hamid Pagarra
Jabatan lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Jabatan baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. - Muhammad Roem
Jabatan lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. - Syamsul Bahri
Jabatan lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jabatan baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. - Arlin Ariesta
Jabatan lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
Jabatan baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. - Muhammad Fadli
Jabatan lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pendidikan. - Achi Soleman
Jabatan lama: Kepala Dinas Pendidikan.
Jabatan baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - Muhammad Mario Said
Jabatan lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Jabatan baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah. - Zainal Ibrahim
Jabatan lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
Jabatan baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan. - Firnandar Arsabara
Jabatan lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Mahyuddin
Jabatan lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Jabatan baru: Kepala Dinas Penataan Ruang. - Muhammad Fuad Azis DM
Jabatan lama: Kepala Dinas Penataan Ruang.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum. - Zuhaelsi Zubir
Jabatan lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Jabatan baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup. - Helmy Budiman
Jabatan lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial. - Irwan Rusfiady Adnan
Jabatan lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
Jabatan baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. - Andi Ani Mulyani Wahyudi
Jabatan lama: Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daya.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kesehatan. - Nursaidah Sirajuddin
Jabatan lama: Kepala Dinas Kesehatan.
Jabatan baru: Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Daya. - Kaharuddin Bakti
Jabatan lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian. - Aulia Arsyad
Jabatan lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
Jabatan baru: Kepala Dinas Pertanahan. - Sri Sulsilawati
Jabatan lama: Kepala Dinas Pertanahan.
Jabatan baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. - Muhammad Hatim
Jabatan lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Jabatan baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. - Fathur Rahim
Jabatan lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Jabatan baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Tinggalkan Balasan