SimpulRakyat.co.id, Luwu – Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, turun dari 10,97 persen menjadi 10,12 persen pada 2026. Pemerintah Kabupaten Luwu kini menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan hingga satu digit pada 2029.
Penurunan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tindak Lanjut Evaluasi BPKP Kabupaten Luwu 2026 di Ruang Rapat Bapperida, Rabu (18/11/2026).
Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu yang membuka kegiatan itu mengatakan, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Luwu turun 0,85 poin persentase. Capaian tersebut disebut sebagai penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2026.
Menurut Dhevy, penurunan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan kepala daerah. Seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan harus terlibat dalam upaya tersebut.
“Penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya oleh Bupati atau Wakil Bupati, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Mulai dari perangkat daerah, camat, pemerintah desa dan kelurahan, hingga BPS harus mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.
Dia meminta FGD menjadi ruang evaluasi untuk memetakan wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus berdasarkan data kemiskinan. Pemerintah daerah, kata dia, juga terus mendorong sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk pompa air untuk membantu petani menghadapi dampak El Niño.
“Kita berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan masyarakat,” katanya.
Sementara Kepala Bapperida Kabupaten Luwu Moh Arsal Arsyad mengatakan, FGD tersebut juga membahas evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh sejumlah perangkat daerah.
Program intervensi telah melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, serta Dinas Perkebunan.
Arsal menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sinkronisasi diperlukan terutama untuk program bedah rumah, bantuan pertanian dan peternakan, serta pemberdayaan masyarakat.
Hasil setiap program juga harus terdokumentasi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi BPKP.
Dia berharap seluruh perangkat daerah menjalankan program secara lebih terarah dan terukur agar target penurunan kemiskinan hingga satu digit pada 2029 dapat tercapai.
FGD tersebut dihadiri kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPS Kabupaten Luwu, para camat, dan sejumlah undangan. (*)


Tinggalkan Balasan