SimpulRakyat.co.id, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901.

Selain itu, pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha, yakni perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.

Penetapan tersebut diumumkan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP 2027.

Zainal mengatakan, penetapan upah minimum telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Pembahasan juga mempertimbangkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” kata Zainal.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen. Sementara itu, inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.

Kedua indikator tersebut menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan, dengan tetap memperhatikan daya beli pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

Zainal menjelaskan, penghitungan UMP mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Aturan tersebut mengatur formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1.

Setelah melalui pembahasan dan pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901.

Jika dibandingkan dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 sebesar Rp5.198.544, UMP 2027 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai KHL.

Selain UMP, Pemprov Kaltara juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha. Upah minimum sektor perkebunan kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.

Zainal berharap seluruh pihak dapat menjalankan ketetapan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta pelaku usaha mematuhi aturan pengupahan, sementara pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus membangun dialog dengan pihak perusahaan.

“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.

Dia menegaskan, pembangunan di Kaltara tidak hanya berorientasi pada investasi dan infrastruktur, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Zainal turut mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, BPS, hingga pihak lain yang terlibat dalam pembahasan.

Menurut dia, sinergi dan komunikasi antarpihak menjadi fondasi penting untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara. (James)