SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Menyikapi antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Pangkep segera mengambil langkah responsif, Minggu (13/09/2026).
Guna menjaga efektivitas pelayanan serta keselamatan warga, Pemkab Pangkep resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses belajar-mengajar di sekolah pun dialihkan ke sistem dalam jaringan atau daring.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pangkep terkait penyesuaian sistem kerja ASN di tengah krisis pasokan BBM. Langkah ini diambil agar ketidakpastian mobilitas di lapangan tidak mengganggu roda pemerintahan.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pangkep, Hasbi, menjelaskan penyesuaian ini telah melalui pertimbangan matang serta koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Sesuai petunjuk Bapak Bupati dan sudah kami koordinasikan ke Kemendagri, mulai Senin (14/9) ASN kita WFH-kan sambil menunggu situasi membaik,” ujar Hasbi.
Kendati demikian, skema WFH tidak berlaku menyeluruh. Pejabat struktural dan unit pelayanan publik tetap wajib hadir secara fisik di kantor.
“Untuk tingkat kepala dinas hingga bidang tetap berkantor, termasuk Camat, Lurah, Kepala Desa, dan unit kerja yang masuk kategori pelayanan publik,” tambahnya.
Dampak antrean BBM yang berpotensi menghambat mobilitas guru dan murid mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah serupa.
Melalui Surat Edaran resmi, pembelajaran tatap muka untuk jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP dialihkan penuh ke sistem daring mulai 14 hingga 18 September 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkep, Nurul Haq, menegaskan kebijakan ini diprioritaskan demi keselamatan serta keberlangsungan proses belajar.
“Sehubungan dengan antrean BBM yang berpotensi mengganggu mobilitas murid dan tenaga kependidikan, langkah antisipatif ini kami ambil guna menjaga keberlangsungan pembelajaran serta keselamatan dan kenyamanan bersama,” terang Nurul Haq.
Pelaksanaan pembelajaran daring bersifat fleksibel dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan di lapangan.
“Apabila kondisi ketersediaan BBM kembali normal sebelum tanggal 18, satuan pendidikan dapat kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka setelah berkoordinasi dengan dinas,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir kemacetan di area SPBU serta menghemat penggunaan BBM di kalangan masyarakat hingga antrean panjang mereda.(*)
Tinggalkan Balasan