SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pelaksanaan Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai menuai sorotan dari internal organisasi. Sejumlah anggota menilai persiapan agenda pemilihan ketua PWI Sulsel periode 2026-2031 belum berjalan maksimal, terutama terkait kepastian lokasi pelaksanaan dan daftar pemilih tetap (DPT).
Polemik mencuat setelah jadwal pemungutan suara dipastikan berlangsung pada 2 Juni 2026, sementara lokasi pelaksanaan konferensi hingga kini belum diumumkan secara resmi kepada anggota.
Sejumlah wartawan senior di Makassar mengkritik kondisi tersebut karena dinilai menunjukkan lemahnya kesiapan panitia dalam mengelola agenda organisasi tingkat provinsi.
“Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi forum tertinggi organisasi di level provinsi. Kalau tempat pelaksanaan saja belum jelas, tentu memunculkan pertanyaan soal kesiapan panitia,” ujar salah seorang anggota PWI Sulsel yang enggan namanya ditulis, Jumat (22/5/2026).
Selain persoalan lokasi, sejumlah anggota juga menyoroti dugaan ketidaknetralan panitia serta polemik penyusunan DPT yang dinilai belum sepenuhnya akurat.
Beberapa anggota mengaku namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih, sementara ada pula pihak yang status keanggotaannya dipersoalkan tetapi masuk dalam DPT.
“DPT itu menjadi dasar legitimasi pemilihan. Karena itu penyusunannya harus benar-benar akurat dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata salah seorang pengurus PWI tingkat kabupaten di Sulsel.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Konferprov PWI Sulsel, Faisal Palapa, mengakui lokasi pelaksanaan konferensi masih dalam tahap finalisasi.
Menurut dia, panitia masih menyesuaikan kebutuhan teknis pelaksanaan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Kami masih harus menyesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia saat ini. Namun untuk jadwal pelaksanaan tetap pada 2 Juni 2026,” ujar Faisal saat dikonfirmasi melalui telepon.
Meski demikian, penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kritik dari anggota. Sejumlah pihak meminta panitia lebih terbuka terkait kesiapan pelaksanaan konferensi, termasuk mengenai pendanaan, DPT, dan tata tertib persidangan.
Beberapa pengurus daerah juga mendorong PWI Pusat untuk melakukan supervisi agar pelaksanaan Konferprov tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi dan prinsip demokrasi.
Hingga kini, polemik terkait lokasi pelaksanaan, validitas DPT, dan independensi panitia masih menjadi perbincangan di kalangan anggota PWI Sulsel menjelang pelaksanaan konferensi.
Tinggalkan Balasan