SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Selatan, Ansar Jamundin, mendesak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem transportasi laut, khususnya layanan penyeberangan menuju pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kembali terjadinya kecelakaan laut yang menelan korban jiwa. Peristiwa terbaru terjadi di perairan Kabupaten Pangkep, saat sebuah perahu jolloro yang ditumpangi rombongan Camat Liukang Tupabbiring, Muhammad Fitri Mubarak, terbalik di tengah laut.
Akibat kejadian itu, tiga orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk Muhammad Fitri Mubarak dan seorang bidan desa yang tengah menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Ansar Jamundin, menilai insiden tersebut bukanlah peristiwa tunggal, melainkan cerminan dari persoalan klasik transportasi laut yang tak kunjung dibenahi secara serius oleh pemerintah.
“Kejadian di Kabupaten Pangkep merupakan kejadian berulang dari musibah serupa yang sering terjadi. Sangat disesalkan jika pemerintah abai dalam menyikapi persoalan mendasar ini,” kata Ansar dalam keterangan tertulisnya ke Redaksi Simpul Rakyat, Minggu (28/12).
Ansar menegaskan, sebagai provinsi dengan jumlah pulau yang sangat banyak, Sulawesi Selatan membutuhkan sistem transportasi laut yang aman, layak, dan cepat.
Menurutnya, minimnya aksesibilitas dan rendahnya standar keselamatan bagi masyarakat pulau mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Jangan sampai pulau-pulau kecil hanya menjadi angka dalam peta, tetapi terisolasi dalam kenyataan. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas,” ujar Ansar.
Dia juga menyinggung rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tengah mengembangkan layanan pesawat amfibi atau sea plane untuk menghubungkan pulau-pulau. Namun, Ansar menilai program tersebut masih sebatas wacana dan belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
“Layanan sea plane mungkin akan sangat membantu, tapi itu masih rencana dan hanya akan melayani titik tertentu. Yang mendesak dan menjadi hajat hidup orang banyak adalah perbaikan total sistem transportasi laut reguler yang menjadi tulang punggung mobilitas warga kepulauan sehari-hari,” jelasnya.
PKC PMII Sulsel pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertama, melakukan audit keselamatan menyeluruh serta penambahan armada kapal penyeberangan yang layak dan aman.
Kedua, memperbaiki infrastruktur pelabuhan dan dermaga sebagai penunjang transportasi laut.
Ketiga, menegakkan aturan keselamatan pelayaran secara ketat tanpa kompromi.
Keempat, menyediakan subsidi atau skema pembiayaan agar transportasi laut yang aman dapat dijangkau oleh masyarakat.
“Kami berharap Pak Gubernur dapat segera mengambil tindakan nyata. Tragedi yang merenggut nyawa, termasuk aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan seperti bidan desa, merupakan alarm keras bahwa sistem layanan publik masih bermasalah,” tegas Ansar.
Ia menambahkan, perbaikan transportasi laut bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan.
“Segera wujudkan Sulsel terkoneksi sebagai komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan, tanpa terkecuali, baik yang tinggal di daratan maupun di pulau-pulau terpencil,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan PKC PMII Sulsel tersebut. (*)
Tinggalkan Balasan