Gerobak UMKM Rusak, DPRD Pangkep Siap Libatkan Inspektorat

SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pembangunan proyek gerobak UMKM di pinggiran Sungai Pangkajene, Kelurahan Mappasaile, yang ditemukan banyak mengalami kerusakan dan mangkrak.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang B Kantor DPRD Pangkep, Jumat (2/5/2025).

RDP ini diinisiasi atas permintaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pangkep yang meminta DPRD memanggil Inspektorat guna melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang menelan anggaran cukup besar tersebut.

Wakil Ketua DPRD Pangkep, H Muh Tauhid, yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa DPRD akan memantau ketat proses pembangunan dan kondisi proyek tersebut. DPRD juga akan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pangkep memberikan data secara transparan dan terbuka kepada publik.

“Kami DPRD Pangkep memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggaran daerah dipergunakan secara efektif dan tepat sasaran. Kami akan meminta Inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan jika diperlukan demi memastikan akuntabilitas proyek ini,” ujar H Muh Tauhid.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PU Pangkep, Andi Irwan, menyampaikan bahwa kerusakan pada beberapa gerobak disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak tertentu. Namun, Dinas PU mengaku belum siap memaparkan data secara lengkap dalam forum tersebut karena baru menerima undangan RDP pagi hari.

Menanggapi hal ini, DPRD Pangkep meminta Dinas PU untuk segera melengkapi dan menyerahkan data terkait pembangunan gerobak UMKM tersebut selambat-lambatnya Senin depan.

RDP yang juga dihadiri oleh beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi yakni H Syaharudin (NasDem), H Mustari (Demokrat), Umar Haya dan Syansinar (PPP), Ririn Prakarsa (Gerindra), serta H Suhardi (Golkar), menjadi langkah awal DPRD Pangkep dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa pembangunan yang menyentuh langsung pelaku UMKM di daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.