SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Mantan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dua periode, H Syamsuddin A Hamid, mengajak seluruh elemen daerah, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten (Pemkab), untuk bersatu menjaga kehormatan daerah dan menghindari tindakan yang dapat mempermalukan citra Pangkep di mata publik.
Ajakan itu disampaikan Syamsuddin dalam orasi singkatnya di hadapan ratusan peserta aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pangkep, Selasa (22/4/2025).
Aksi yang digelar oleh gabungan masyarakat bertajuk “Loyalis Yusran Menggugat” itu berlangsung tertib, dengan pengawalan aparat keamanan.
“Semua yang dilakukan pemerintah bersama DPRD itu mengacu pada aturan yang ada. Hari ini, harus ada komitmen antara DPRD, Bupati, dan jajarannya untuk bersatu padu. Tidak mungkin daerah ini akan lebih maju jika tidak dibarengi dengan kebersamaan,” ujar Syamsuddin lantang dari atas mobil komando.
Sebagai tokoh senior yang juga pernah menjabat Ketua DPRD Pangkep, Syamsuddin menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga dan etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi adalah hal sah. Tapi saya ingatkan, jangan sampai aksi ini dicederai dengan tindakan anarkis. Pemerintah dan DPRD adalah satu kesatuan, tujuannya tetap sama: ingin melihat Pangkep lebih baik,” tuturnya.
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh pernyataan salah satu anggota DPRD Pangkep, M Ramli, dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang sidang B DPRD.
Ucapannya yang berbunyi, “Jangankan satu bupati, dua bupati pun saya tidak takut,” dinilai mencederai nilai-nilai budaya lokal Bugis seperti Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainga, nilai luhur yang menjunjung tinggi saling menghormati dan menjaga kebersamaan. Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras dari massa aksi.
Dalam orasinya, perwakilan ‘Loyalis Yusran Menggugat’ menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta M Ramli menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 1 x 24 jam, serta mendesak pimpinan partai politik tempat Ramli bernaung untuk mengevaluasi statusnya sebagai kader.
Mereka juga mendorong Badan Kehormatan DPRD agar segera mengambil sikap atas polemik yang berkembang.
Ketua DPRD Pangkep, H Haris Gani, turut hadir langsung menerima perwakilan peserta aksi. Ia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
Para pengunjuk rasa berharap DPRD sebagai lembaga legislatif tidak hanya menjadi representasi formal dari rakyat, tetapi juga benar-benar menjaga martabat lembaga dan menjalankan fungsi pengawasan dengan berlandaskan etika dan budaya lokal.
Sebagai penutup orasinya, Syamsuddin kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Kebersamaan adalah kunci. Pemerintah dan DPRD harus menjadi satu kesatuan yang solid demi kemajuan daerah ini. Jangan biarkan hal-hal kecil memecah kita,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan