SimpulRakyat.co.id, Bulukumba – Sejumlah warga Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, mengeluhkan buruknya pelayanan publik terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) di kantor desa setempat.

Salah satu warga, Marni, menyampaikan keluhannya kepada wartawan Simpul Rakyat pada Sabtu (22/02/2025) kemarin.

Marni mengungkapkan bahwa Kepala Desa Singa diduga sering mencampuradukkan urusan pribadi dengan tugas pemerintahan, sehingga berdampak pada pelayanan masyarakat.

Dia menilai tindakan tersebut mencederai mekanisme pelayanan publik serta merusak citra desa.

“Kami sudah mengajukan permohonan KK sejak Rabu lalu. Namun, permohonan pertama ditolak dengan alasan adik dalam KK belum memiliki KTP. Kami pun diminta kembali setelah adik kami memiliki KTP,” ujar Marni.

Marni menjelaskan bahwa setelah adiknya mendapatkan KTP, ia kembali mengajukan permohonan KK pada Kamis. Namun, berkasnya kembali ditolak dengan alasan Kepala Desa enggan menandatangani surat pengantar.

“Menurut informasi dari staf desa, Kepala Desa tidak mau menandatangani surat pengantar KK. Ini sangat kami sayangkan. Pemerintah desa tidak seharusnya arogan seperti ini karena hanya akan merugikan masyarakat. Jika tidak produktif, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegas Marni.

Lebih lanjut, Marni mengungkapkan bahwa ia sudah berulang kali mencoba mengurus KK hingga tujuh hari berlalu, tetapi belum ada kepastian proses.

Pada Jumat (21/02/2025), sekitar pukul 11.30 Wita, dia kembali mendatangi kantor desa untuk menanyakan perkembangan berkasnya.

Namun, staf desa malah mengembalikan dokumen persyaratan karena Kepala Desa tetap enggan menandatangani persetujuan penerbitan KK.

“Kami akhirnya pergi ke kantor kecamatan untuk berkoordinasi dengan Camat, tetapi hanya bertemu dengan Sekcam,” tambahnya.

Marni berharap agar Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami meminta pemerintah daerah mengevaluasi Kepala Desa Singa beserta jajarannya. Jika sikap arogan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu konflik sosial di masyarakat. Jika perlu, copot dari jabatannya,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Simpul Rakyat masih berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Singa untuk mendapatkan tanggapan terkait keluhan warganya. (AA)