SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Ikatan Pelajar Mahasiswa Liukang Kalmas (IPMA Kalmas) kembali berunjuk rasa yang ke lima kalinya di depan Kantor Bupati Pangkep, Jln Sultan Hasanuddin, Kecamatan Pangkajene, Jumat (1/7/2022).

Pada aksi ini, IPMA Kalmas kembali menagih janji Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) terkait penambahan rute kapal penumpang untuk warga pulau wilayah Kecamatan Liukang Kalmas.

Jenderal Lapangan, Arsadi yang memimpin puluhan massa berorasi menyampaikan kekecewaannya kepada Bupati Pangkep MYL.

“Ini bukan aksi yang pertama, namun ini adalah aksi yang ke sekian kalinya, dua hari yang lalu kami juga sudah melakukan aksi terkait persoalan yang serupa, tiba-tiba suratnya terbit, namun tidak ada sama sekali penambahan rute yang dilakukan oleh bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, dan itu sangat membuat kami kecewa, aspirasi yang teman-teman kami bawa apakah dianggap angin berlalu,” kesal Arsadi.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Liukang Kalmas menagih janji Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau terkait penambahan rute kapal penumpang untuk warga pulau wilayah Kecamatan Liukang Kalmas. (Foto: Faried/SimpulRakyat.co.id).

Senada dengan jederal lapangan, Ardan Aidin selaku Penasehat Organisasi IPMA Kalmas menyampaikan bahwa aksi ini adalah memperjuangkan penerapan sila ke-5 Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Ia juga menyebut, dirinya bersama pelajar dan mahasiswa bertekad akan terus melawan sampai keadilan itu ditegakkan.

“Ini adalah aksi yang sekian kalinya, aksi yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah diduga tidak memerdulikan kita yang ada di Kepulauan terluar, maka dari itu kami akan tetap satu komando melawan sampai keadian itu ditegakkan,” tegas Ardan.

Menurut Ardan, kesulitan yang dialami warga pulau telah disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Pangkep saat berkunjung ke Liukang Kalmas.

“Wakil Bupati Syahban Sammana setiap tahun berkunjung ke Liukang Kalmas, beliau menyaksikan kegelapan tanpa listrik di malam hari, mengetahui fasilitas kesehatan yang tidak memadai, sampai warga yang sakit mesti dilarikan ke rumah sakit yang ada di daratan, dan merasakan susahnya alat transportasi. Dimana Tupoksinya sebagai pemerintah?,” ujar Ardan.

Pengunjuk rasa audiens dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. (Foto: Faried/SimpulRakyat.co.id).

Sementara itu, Bidang Kelautan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep, Faisal menyampaikan ke pengunjuk rasa bahwa Bupati Pangkep sudah menyurat ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk memohon penambahan rute kapal perintis yang mengcover Desa Marasende dan Desa Doang-doangan Lompo (DDL).

“Perlu kami sampaikan bahwa untuk mengakomodir penambahan rute terutama di wilayah Kalmas ini, itu melalui surat tanggal 17 Juni 2022 melalui surat Bupati Pangkajene yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, itu kami melakukan permohonan penambahan rute kapal perintis yang sebelumnya meliputi, Maccini Baji, Dewakang Lompo, Kalukuang, Pammantauang. Selanjutnya kami sudah memohon penambahan rute, dari Maccini Baji, Dewakang Lompo, Marasende, DDL, Kalukalukuang kemudian Pamantauang,” kilah  Faisal.

Diketahui, pada aksi ini demonstran sempat memanas dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lantaran pengunjuk rasa membentangkan spanduk dalam ruangan kantor daerah yang bertuliskan, “Kantor Bupati Disegel IPMA”, sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji Bupati Pangkep.

Reporter: Faried