SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Kecamatan Liukang Tangaya (Himalaya) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengevaluasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pangkep, lantaran adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di pulau tidak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos).
Hal itu disampaikan Jenderal Lapangan Himalaya, Rapiudin saat memimpin aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Pangkep, Jl Cendana, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Senin (14/3/2022).
“Melihat kondisi di Kecamatan Liukang Tangaya, dari 8 desa ada beberapa warga dalam hal ini KPM tidak mendapat bantuan (Bansos) tersebut yang sangat jelas sebagai keluarga penerima manfaat,” kata Rapiudin.
Lanjut dikatakan, sejak April 2021 lalu, pihaknya telah menyerahkan data KPM yang tidak menerima Bansos ke Dinsos Pangkep selaku tim koordinasi di tingkat kabupaten, namun data tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Ada beberapa KPM yang ada di kepulauan kami temukan secara langsung tak terima bantuan (Bansos-red), hingga akhirnya kami sampaikan persoalan ini ke Kadis Sosial Pangkep untuk segera menyelesaikan hal tersebut,” ujar Rapiudin.
Kendati demikian, kata Rapiudin, penyaluran Bansos di tahun ini kembali tidak mengakomodir beberapa KPM yang ada di pulau. Padahal, sebelumnya pihak Himalaya bersama Dinsos dan DPRD Pangkep telah menandatangani berita acara kesepakatan perbaikan data penerima Bansos.
“Kami dari Himalaya menuntut DPRD Pangkep untuk segera memfasilitasi dialog bersama sebagaimana yang telah disepakati di berita acara sebelumnya, kemudian mendesak DPRD Pangkep mengevaluasi kinerja Dinsos, serta copot Kadis Sosial Pangkep,” tegas Rapiudin.
Ketua Komisi 3 DPRD Pangkep, Ramli yang menerima pengunjukrasa, meminta pihak Dinsos Pangkep untuk segera merampungkan hasil verifikasi dan validasi data KPM sebelum penyaluran Bansos periode selanjutnya.
“Saat ini pihak Dinsos sementara melakukan pemutakhiran data, kita tunggu hal itu rampung kemudian kita baru bisa mengadakan rapat koordinasi kembali,” imbuh Ramli.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Pangkep, Asykur Abubakar yang dikonfirmasi media ini mengatakan, pihaknya kini sementara melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ketidaklayakan penerima Bansos sejak Januari 2022.
“Kami telah melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak bulan Januari setelah menerima perintah dari kementerian (Kemensos-red), bahwa diadakan verifikasi dan validasi data ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Dari 13 kecamatan, sisa 3 kecamatan yang belum,” terang Asykur Abubakar ke SimpulRakyat.co.id.
Saat ditanya soal warga yang layak menerima bantuan tapi tidak terakomodir sebagai penerima Bansos, Asykur Abubakar menjawab bahwa data warga kurang mampu dapat dimasukan ke DTKS untuk diusulkan sebagai penerima Bansos.
“Yang jelasnya ada (data) masuk di DTKS. DTKS itu kurang lebih 220 ribu orang yang ada di Pangkep, sementara yang dapat bantuan selama ini hanya 40 ribu orang, kemudian tidak semua yang masuk di data DTKS mendapat bantuan sosial. Tetapi, insya Allah, siapa tahu nanti ada kebijakan pemerintah pusat semua dapat, tetapi kan dilihat dari keuangan negara lagi,” pungkas dia.
Pewarta: Ahmad
Editor: Ahmad
Tinggalkan Balasan