SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep menggelar aksi damai menuntut Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pangkep berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 3 poin tuntutan HMI Cabang Pangkep, yakni meminta klarifikasi panitia seleksi Pilkades, meminta Bupati Pangkep untuk bertindak profesional dalam pelaksanaan Pilkades, dan mencopot Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkep.
Aksi damai yang dipimpin Jenderal Lapangan, Abdul Karim digelar di tengah guyuran hujan lebat di perempatan Taman Musafir, berlangsung kurang lebih 30 menit. Aksi kemudian berlanjut di depan Gedung DPRD Pangkep, selanjutnya audiensi di ruang rapat DRRD Pangkep, Kamis (14/10) kemarin.
Abdul Karim dalam orasinya mengatakan, proses penjaringan calon kepala desa serentak yang ada di Pangkep dinilai menciderai demokrasi.
“Telah terjadi pencideraan terhadap demokrasi dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum panitia seleksi saat uji kompetensi bakal calon kades berlangsung,” kata dia.
“Pertanyaan siapa yang menjadi pilihan saat pilkada kemarin, merupakan pertanyaan yang tidak semestinya diungkapkam dalam uji kompetensi calon kades” tegas Karim.
Usai berorasi, mahasiswa diajak audiensi di ruang rapat kantor DPRD Pangkep, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Sofyan Razak. Turut hadir Kadis PMD Pangkep beserta jajaran.
Kadis PMD Pangkep, Abd Haris Has AP mengungkapkan, proses tahapan berjalan lancar, meski demikian pihak PMD tidak tahu-menahu mengenai teknis uji kompetensi.
“Sebelum pelaksanaan uji kompetensi kami terlebih dahulu mengumpulkan panitia seleksi dan menjelaskan garis besar dalam tes nantinya,” ungkap dia di hadapan demonstran.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Ahmad Amiruddin yang turut hadir dalam audiensi ini mengungkap, semua tahapan harus berjalan transparan dan akuntabel.
“Apa yang kemudian dituntut HMI hari ini adalah problematika pelaksanaan Pilkades yang terkesan tidak profesional dan subjektif, kita semua ingin proses demokrasi ini berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Aksi ini kemudian berakhir dengan agenda selanjutnya mempertemukan semua pihak terkait untuk mengklarifikasi proses ini.
Sekadar diketahui, sebelumnya diberitakan sejumlah pihak menilai Panitia Pilkades tidak profesional dalam penempatan tim penguji kompetensi bakal calon Kades, lantaran dianggap tidak objektif dalam tahapan wawancara.
Hal itu berdasarkan adanya pertanyaan dari tim penguji dalam wawancara yang tidak berhubungan pada kompetensi bakal calon Kades, yakni terkait dukungan politik pada Pilkada lalu, seperti yang dialami salah seorang bakal Calon Kades, Mansyur.
Reporter: AA
Editor: Sukma Paramita
Tinggalkan Balasan