SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pangkep Tahun 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menggelar diskusi publik.
Diskusi publik ini mengusung tema “Peran Pemuda dalam Mengawal Pemilihan Kepala Desa yang Aman dan Damai di Kabupaten Pangkep”, berlangsung di Cafe Titik Jumpa, Sabtu (23/10).
Diketahui, diskusi publik ini menghadirkan Narasumber Guru Besar UNHAS Prof Anwar Borahima, Praktisi Hukum Saldin Hidayat, Pakar Politik Abdul Kadir dan Anggota KPUD Pangkep Saharuddin Hafid.
Dalam diskusi publik tersebut, dihadiri dari pelbagai organisasi mahasiswa dan pemuda yang ada di Pangkep, di antaranya PMII, GMNI, HMI, PC Ansor, Granat GMMP, Gema Garda Nusantara, Pemerhati Desa Pulau, serta BEM STAI Pangkep.
Prof Anwar Borahima dalam diskusi ini menyimpulkan, perlu adanya perubahan regulasi pemilihan kepala desa.
“Perbup (peraturan bupati-red) dan Perda (peraturan daerah) berbenturan dengan aturan Kemendagri, sehingga perlu formulasi terbaru,” tutur Guru Besar UNHAS itu.
Sedangkan Saldin Hidayat mengatakan, sebaiknya para pemuda dilibatkan dalam penyusunan regulasi Pilkades kedepan.
“Pemuda dan golongan yang berkompeten perlu dilibatkan dalam perencanaan aturan-aturan Perda ataupun Perbup, serta tentunya dilibatkan dalam pengawalan kebijakan pemerintah,” ucap Prakitisi Hukum tersebut.
Sementara itu, Anggota KPUD Pangkep, Sahar mengatakan, sebaiknya Perda dan Perbup tersebut dievaluasi dalam upaya perbaikan Pilkades kedepan secara hukum dan tehnis pelaksanaan
“Kesuksesan Pilkades bukan hanya terkait pelaksanaan, tetapi juga penggunaan dana anggaran, Pemda pun juga harus tepat sasaran dan efisien karena Pangkep harus tetap mendapat WTP terkait laporan penggunaan dana Pemda,” ujar Sahar.
Dia menambahkan setiap produk hukum Pilkades yang lahir, sebaiknya diuji publik dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
“Sebaiknya juga menggandeng Ormas dan LSM untuk pelaksana Pilkades sebagai pemantau Pilkades setiap tempat pemungutan suara,” kunci Saharuddin Hafid.
Selanjutnya, Sekjen Partai NasDem, Abdul Kadir sangat mengapresiasi kegiatan ini.
“Kedepannya, diskusi-diskusi seperti ini bisa berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu memberikan ruang kepada para pemuda dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dengan santun,” kata Kadir.
Diskusi Publik yang sangat meriah dan menarik tersebut tetap menerapkan prokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
Namun, dalam diskusi tersebut, salah satu pengurus LBH Pangkep Muarrif di hadapan awak media menyayangkan atas ketidak hadiran pihak Dinas PMD Pangkep dalam diskusi ini.
“Pihak DPMD Seharusnya hadir di tengah-tengah kita malam ini, agar bisa memberikan pandangan, juga secara umum kita disini lebih paham dan mengetahui perkembangan penyelenggaraan Pilkades tahun ini, karena kita pahami bersama diskusi publik ini kita gelar karena adanya beberapa hal yang menjadi kisruh di tengah-tengah masyarakat,” pungkas dia. **
Editor: Agus
Tinggalkan Balasan