SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Setelah tertunda selama sepekan lebih, akhirnya Lokakarya (workshop) Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, digelar di ruang pertemuan Wakil Bupati Pangkep yang semula dijadwalkan pada 24 Februari, Kamis (4/3/2021) kemarin.
Senior Field Coordinator Program USAID-MADANI Sulawesi Selatan, Nawir Sikki menerangkan, kalau penundaan jadwal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dapat hadir saat digelar workshop.
“Workshop ini merupakan bagian kedua setelah sebelumnya digelar pertemuan beberapa kali dengan melibatkan lintas sektor bersama OMS (Organisasi Masyarakat Sipil)/Ormas (Organisasi Masyarakat) lokal yang tergabung dalam Simpul Belajar MABACA, memberikan input terhadap draft RPJMD Kabupaten Pangkep, dan mendialogkan bagaimana membangun ruang partisipasi CSO/Ormas dalam proses musyawarah perencanaan di Kabupaten Pangkep, utamanya strategi membangun kelembagaan kolaborasi yang dilandaskan pada pengalaman implementasi tata kelola pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota,” terang Nawir.
Dikatakan, Program Madani merupakan program lima tahun yang didukung oleh USAID dan dilaksanakan oleh FHI360 yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dan keberagaman sosial di Indonesia melalui peningkatan kapasitas, legitimasi dan keberlangsungan OMS/Ormas di 32 kota/kabupaten terpilih di 6 Provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten dan Kalimantan Barat.
“Di Sulawesi Selatan sendiri mencakup Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, dan Kota Palopo. Nah, keenam Kabupaten/Kota ini memiliki isu tematik berbeda. Khusus di Pangkep difokuskan pada isu Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL),” terang dia.
Lanjut dikatakan, tata kelola pemerintahan kolaboratif ini merupakan salah satu bentuk upaya bersama dalam membangun sinergis dan legitimasi dengan pemangku kebijakan dan stakeholders strategis lainnya di Kabupaten Pangkep.
Nawir Sikki juga mengungkapkan, jika tata kelola pemerintahan yang kolaboratif mempertemukan stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat dalam forum untuk membuat keputusan yang berorientasi pada konsensus bersama.
“Membangun kepercayaan bersama, secara spesifik ialah mendorong penguatan kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan OMS/Ormas lokal dalam rangka collaborative governance untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, khususnya tentang KIBBL, sekaligus bagaimana mengoptimalkan partisipasi masyarakat sipil, dan lahirnya culture bersinergis dalam prembangunan di daerah,” terang dia.
Dikatakan pula, kehadiran Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) sekaligus membuka workshop menyiratkan asa bagi peserta yang dihadiri sejumlah perwakilan OMS/Ormas, praktisi, akademisi, dan beberapa pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Ia mengimbau agar OMS/Ormas dapat membangun kolaborasi dengan Pemda Pangkep dalam mewujudkan visi, misi “Pangkep Hebat” yang di dalamnya termaktub sepuluh program unggulan.
“Merujuk dari program ungggulan tersebut, isu kesehatan menempati nomor urut kelima, ika membedah isu kesehatan lebih dalam, maka tertuang pula topik tematik terkait KIBBL. Lalu, mengapa isu KIBBL ini penting?. Inilah urgensinya dari workshop ini,” tukas Nawir Sikki.
Sebelum memulai kerja kolaboratif ini, kata dia, tentu saja perlu penyamaan pemahaman kaitannya dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RKPD/RKA/Renja dan para pihak di kalangan pemerintah yang memiliki peran utama dalam progam di isu terkait.
Sementara itu, Rosniaty Azis, Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi, menerangkan kalau ruang partisipasi dalam siklus pembangunan bisa dibagi ke dalam tiga model. Pertama, bisa dimulai dalam pengawalan Musrenbang dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Kabupaten. Kedua, penyebaran informasi, kapasitas, dan jangkauan layanan. Ketiga, pemantauan kolaboratif dalam bentuk audit sosial. Dari ketiga model inilah pintu masuk bagi OMS dapat membangun kerja kolaboratif dengan Pemda.
Sedangkan materi Dr Ilham Muhammad, Dosen Universitas Muslim Indonesia, yang bahan materinya dibagikan kepada peserta, menekankan pentingnya perencanaan KIBBL harus bersandar pada data yang akurat.
“Seperti dua sisi dari satu kesatuan. Tanpa data berintegritas tinggi tak mungkin ada keterpaduan pengelolaan pembangunan, sebaliknya tanpa pengelolaan pembangunan yang terpadu, mustahil ada data pembangunan yang punya integritas tinggi,” tukasnya.
Di sesi akhir workshop, melalui fasilitasi proses diskusi oleh Ibu Rosniaty, bersama seluruh peserta berhasil merumuskan rencana kerja Kelompok Kerja (POKJA) Collaborative Governance Pangkep, dengan fokus pada tiga bidang POKJA, yakni akselerasi program KIBBL, akselerasi penguatan dan partisipasi CSO/Ormas, dan akselerasi implementasi Perpres 12 tahun 2021, pemanfaatan sumber daya local dan potensi lainnya. Seluruh rencana kerja telah disepakati organisasi koordinator dan mitra utamanya. (*)
Tinggalkan Balasan