Forkopimda Merauke Ikut Pengarahan Presiden RI Secara Virtual Soal Karhutla

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Merauke – Kepala Staf Korem 174/ATW (Kasrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko bersama Forkopimda Kabupaten Merauke mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia.

Pengarahan ini berlangsung secara virtual tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 di Ruang Winay Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jl Brawijaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Baca Juga

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 dipimpin oleh Presiden RI Ir H Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Video Conference diikuti pula dari unsur Forkopimda Merauke, Plh Bupati Merauke Ruslan Ramli, Kapolres Merauke AKBP Ir Ahmad Untung Surianata, Kajari Merauke I Wayan Sumertayasa.

Selain itu, acara ini juga diikuti Kasi Intel Korem 174/ATW Kolonel Enjang, Kasiter Korem 174/ATW Letkol Inf Ganiahardi, Dandim 1707/Merauke Letkol Czi Muh  Rois Susilo, dan Kasat Pol PP Merauke Elias Refra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2021 diawali oleh  laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Dr Mahfud MD.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluası bersama dan mendapatkan amanah untuk mengendalikan Karhutla bersama perangkat daerah dı Provınsi yang rawan Karhutla.

Ia menekankan perlu dilakukan  upaya deteksı dini, patroli terpadu dan pengendalian pemadaman disetiap titik api yang muncul dengan melaksanakan penetapan siaga darurat lebih dini serta melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, dalam pengarahannya, Presiden RI  menyampaikan secara tegas dan mengingatkan  kepada para pejabat  Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres terutama kepada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah rawan bencana Karhutla.

Apabila di wilayah  ada kebakaran dan membesar serta tidak tertangani dengan baik, maka akan beresiko kepada pencopotan jabatan. (*)

Berita Menarik Lainnya