Soal Desa, KGS-LAI Sulsel Ingatkan Penerapan Hukum Atas Ketentuan Peralihan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Dengan banyaknya kepala desa (Kades) yang akhir-akhir ini terseret atas tindak pidana korupsi yang pada akhirnya Kejagung dan Kemendagri angkat bicara, agar para penyidik untuk tidak gampang menyeret Kades.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Komando Garuda Sakti (KGS) – Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh Bahar Razak ke media ini di Makassar, Selasa (13/10).

Bahar Razak mengatakan, pertama yang menjadi sorotan KGS adalah terkait Penerapan Hukum atas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

“Utamanya yang menjadi perhatian kita bersama pada ketentuan Peralihan, yaitu pada Pasal 78 yang menegaskan pada ayat (1), pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini,” kata Bahar.

Kemudian, lanjut Bahar, pada ayat (2), Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini mulai berlaku untuk APBDesa Tahun Anggaran 2019.

“Artinya, jika suatu perkara yang terjadi dalam Tahun 2018, seyogyanya menggunakan Ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,” ujar Bung Bahar, panggilan akrabnya.

Selain dari itu, kata Bahar, coba perhatikan pada Butir 127 Lampiran UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan ketentuan peralihan memuat pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk;

a. Sebuah pelaksanaan kekosongan hukum;

b. Menjamin kepastian hukum;

c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan

d. Hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

“Dengan demikian, penyidik harus jeli dalam melihat regulasi yang berkembang setiap Waktu, agar resiko kesia-siaan nantinya tidak terjadi di dalam menegakkan Keadilan,” tambah dia.

Lanjut dikatakan, dengan banyaknya perkara-perkara Tipikor akhir-akhir ini, KGS LAI sangat Prihatin dengan Kemampuan para penyidik kita didalam menuangkan Dakwaan tidak sejalan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b. KUHAP.

“Selain dari itu, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, itu UU khusus yang mengatur atas otoritas desa yang berbeda dan bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan UU lainnya,” terang Bahar.

Karena itu, perlakuan atas UU Desa, harus pula disesuaikan dengan sumber daya manusianya yang mengelola desa tersebut, dengan begitu maka wajar jika ruang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (non litigasi) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa, dan secara tidak langsung akan lebih mengefesiensikan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan terkait perkara-perkara Pemerintahan Desa, utamanya di Sulsel.

“Apalagi Kejagung dan Mendagri baru-baru ini sudah memberi sinyal, agar hati-hati didalam melakukan Penyidikan tentang Kewenangan Pemerintahan Desa,” tutupnya. (AAN)

Disarankan Untuk Anda :