Gandeng KGS LAI Sulsel, APDESI Akan Pertegas Masa Depan Desa

  • Whatsapp
Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi.

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara sendiri, telah diberikan sepenuhnya oleh Undang-Undang (UU) Desa.

Ketua APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi menjelaskan, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk hukum.

Baca Juga

Sedangkan Keberhasilan Undang- Undang Desa ditentukan oleh pemegang mandat, utamanya pelaksanaan UU tersebut, mulai dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah desa.

“Apakah pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membuat UU Desa mencapai tujuannya atau tidak,” ujar Ayu sapaan akrab Sri Rahayu Usmi di Makassar, Sabtu (17/10/2020).

Lanjut Ayu, pembelajaran penting dari masa lalu yang harus direfleksikan adalah adanya kesenjangan antara kewajiban negara dan pemenuhan hak warga.

“Bukankah sejak Negara Republik Indonesia berdiri, negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warganya dan juga mewujudkan keadilan?,” kata dia.

Lalu kenapa, lanjut Ayu, justru ada ketimpangan dan ketidakadilan? (Tanya ayu) Ini terjadi karena kontrol terhadap negara/pemerintah dari warga masyarakatnya masih lemah.

“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menjalankan kewajibannya terhadap warga. Ini hanya terjadi apabila pemerintah membuka peluang bagi warga untuk dapat terlibat mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dan itu ada di Undang-undang,” tegas Ayu.

Ayu melanjutkan pula, bahwa UU Desa lahir untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kewenangan yang diberikan pada desa.

“Desa yang dimaksud bermakna dua, desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai masyarat warga,” ujar Sri Rahayu Usmi.

Lanjut dikatakan, apakah jantung utama  arah pembangunan desa sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Desa dan memberikan manfaat bagi segenap warga, ditentukan oleh kualitas musyawarah desa dan program-program yang dikembangkan.

“Apakah program-program yang dikembangkan desa manfaatnya untuk segenap warga desa atau hanya dinikmati kalangan tertentu saja?,”

“Apakah program-program yang didanai oleh uang rakyat benar-benar tepat sasaran?,”

“Warga desalah yang paling tahu. Lalu bagaimana menjalankan UU Desa? Setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh pemerintah dan masyarakat desa,” tanya Ayu.

Hal itu sebenarnya ada dua langkah yang harus menjadi progres kedepan, kata Ayu, pertama dalam menjalankan pengaturan desa sesuai dengan prinsip- prinsip yang ada dalam UU Desa tanpa penyelewengan.

Kemudian yang kedua, lanjut Ayu, harus dapat Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa menjawab masalah atau kebutuhan warga dan memenuhi hak-hak warga dan masyarakat desa.

“Kemudian pengenalan ciri pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya,” terang Sri Rahayu Usmi.

Oleh karena itu, kata Ayu, kenapa warga harus berperan serta? sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

“Wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya dan karenanya paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa,” ujar dia.

Dengan begitu, kata Ayu, kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya.

“Oleh karenanya, dalam memikirkan nasib desa kedepan, Insya Allah, kami dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) akan mengajak Ketua KGS LAI Sulsel untuk bersama-sama membuat rumusan dalam rangka eksistensi desa dapat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan,” tutupnya. (MBR)

Disarankan Untuk Anda :