Terpidana Kasus Korupsi ADD Sabaru Kalmas Belum Dipenjara, Ada Apa?

  • Whatsapp
Sidang kasus dugaan korupsi ADD Desa Sabaru di Pengadilan Negeri 1 A Makassar, Jl RA Kartini, Kota Makassar, Kamis (5/9). (Foto: Faried W/SimpulRakyat.co.id)

SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Mantan Kepala Desa (Kades) Sabaru, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep, Muhammad Usman, terpidana kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tak kunjung dipenjara. Malah ia dikabarkan saat ini berada di Pulau Sabaru.

Padahal berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), Usman telah divonis hukuman dua tahun penjara dengan denda pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp190 juta.

Baca Juga

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Sugiharto, Jumat (11/9/2020). Ia mengatakan, saat ini terpidana sudah dalam tahap proses pemanggilan kedua.

“Perkara Desa Sabaru sudah ada putusan Mahkamah Agung dan sekarang tahap pelaksanaan eksekusi putusannya, dinda,” beber Sugiharto kepada media ini saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Sugiharto juga menerangkan, putusan tersebut baru saja keluar bulan ini, untuk eksekusinya sementara berjalan, pemanggilan terdakwa.

“Tetap diusahakan sampai terdakwanya datang, kalau terdakwanya tidak mau datang tetap nanti kita jemput sesuai aturan,” tambah dia.

Soal eksekusi putusan MA tersebut, Sugiharto mengaku telah berkoordinasi dengan Polres Pangkep, kendati demikian pihak Kejari masih proses pemanggilan terdakwa.

“Iya sudah koordinasi dengan pihak Polres Pangkep, tetapi sekarang masih dengan cara pemanggilan dulu, kalau terdakwanya tidak mau datang nanti kita jemput,”

“Putusannya 2 tahun (penjara-red), kalau kerugian uang negara yang akan dikembalikan sebesar Rp190.337.177,” pungkas Sugiharto.

Senada dengan Kasi Pidsus, aktivis asal Desa Sabaru, Panca Parawansya yang juga tergabung dalam Aliansi Pemerhati Kalmas (APK) Pangkep mengatakan, putusan kasasi kasus itu sudah ada dan memiliki kekuatan hukum.

“Saya sudah menghadap ke Kasi Pidsus Pangkep, menurut penjelasannya, pihak Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan terhadap terpidana, akan tetapi terpidana belum memenuhi panggilan tersebut,”

“Dilanjut pemanggilan ketiga, kalau ternyata panggilan ketiga belum dipenuhi maka pihak Kejaksaan akan turun langsung untuk menjemput terpidana,” jelas Panca.

Sementara itu, Ketua APK-Pangkep Sayyid Umar Ali berharap, kasus ini tidak berlarut-larut karena ini perintah undang undang, putusan dari MA sudah ada tinggal eksekusinya.

“Kalau ada masalah, kejaksaan Pangkep harus bekerja sama dengan pihak kepolisian yang di Kabupaten Pangkep, Polsek saya rasa bisa membantu Kejaksaan untuk menjemput Pak Usman,” kata Umar Ali. | Faried W

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKEP

Disarankan Untuk Anda :