KPU Halbar Terkesan Batasi Akses Peliputan Wartawan

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Jailolo Halmahera Barat – Hak peliputan Jurnalis Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Dalam meliputi Berbagai kegiatan, kini dicegat Komisi Pemilihan Umum Darah (KPUD) Halbar.

Pasalnya, tahapan penetapan Nomor Urut Paslon yang berlangsung di Aula Dhoek Palace, Kamis (24/09/2020) itu dibatasi oleh lembaga penyelenggara Pemilu.

Baca Juga

Kekecewaan sejumlah awak media tersebut menyusul tanpa adanya pemberitahuan terkait kebijakan pembatasan itu. Seperti diungkapkan salah satu wartawan yang tak lain adalah Ketua Komunitas Jurnalis independen Halbar Samsudin Chalil.

Menurutnya, langkah pencegahan dalam memenuhi protokol Kesehatan adalah langka yang tepat oleh KPU Halbar, namun langkah dan kebijakan KPU Halbar terkesan melanggar aturan dan ketentuan UU Pers.

“Memang betul kita harus memtahui protokol kesehatan, namun KPU harus menyadari Tugas tugas jurnalis, kalau pun wartawan itu dibatasi di ruangan, setiadaknya KPU harus menyiapkan layar di luar gedung, agar pemberitaan sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua KPU dalam rapat pleno terbuka, bisa dikonsumsi sejumlah awak media,” Paparnya

Dikatakan, kesiapan tahapan Pelaksanaan nomor urut yang dilaksanakan KPU sudah semestinya matang dalam melihat kondisi sebelum melakukan penetapan.

“Kalapun peserta itu di batasi,atau wartawan di batasi setidaknya H-2 itu sudah ada pemberitahuan biar wartawan juga tau kalu kegiatan itu di batasi,” kesal Dino sapaan akrab Samsuddin.

Lanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat dalam membatasi tugas dan fungsi para jurnalis tersebut merupakan langkah yang tidak tepat, karena di Kabupaten/Kota di Maluku Utara yang turut melangsungkan kegiatan serupa dengan leluasa memberikan kesepempatan kepada Wartawan dalam melakukan peliputan pencabutan nomor urut paslon bupati dan wakil bupati.

“Coba KPU Halbar bercermin di kabupaten kota lain, misalnya kota Ternate, itu hampir semua 50 wartawan di kota ternate, tapi diikut sertakan dalam pleno terbuka,” terang Sudin.

Ditambahkan, sikap KPU mencegat wartawan meliput pleno terbuka pencabutan nomor urut paslon bupati dan wakil bupati adalah catatan buruk, karena hak peliputan yang dilakukan jurnalis dibatasi oleh KPU.

“Saya sarankan kepada KPU kalau mau terapkan protokol kesehatan, jangan buat di ruangan yang kecil, tapi di ruangan terbuka, agar protokol kesehatan itu berlaku, misalnya jaga jarak, tapi kalau di ruangan yang kecil, protokol kesehatan tidak berlaku karena tidak ada jaga jarak,” cetusnya. (MH)

Disarankan Untuk Anda :