DPD KGS-LAI Sulsel Sorot Hak Sewa Excavator BMN sebagai PAD Pasangkayu

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Makassar – Keputusan sewa excavator oleh Bupati Pasangkayu (waktu itu masih Bupati Mamuju Utara) Nomor 175 Tahun 2016, ternyata berbuntut panjang. Diduga keputusan kepala daerah tersebut telah membelakangi hak Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, semestinya dikoordinasikan terlebih dahulu sebelum membentuk putusan sewa atas Barang Milik Negara (BMN).

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Komando Garuda Sakti (KGS) – Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh Bahar Razak ke media ini melalui keterangan tertulisnya di Makassar, Minggu (26/7).

“Jika tidak, akibatnya dapat menimbulkan fitnah kepada pejabat yang sama sekali justru tidak terikat dengan putusan bupati tersebut,” kata Bahar.

Lanjut dijelaskan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) menitipkan BMN ke Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu, untuk digunakan oleh Kelompok Pembudidaya sesuai janji Presiden RI, bukan ditujukan kepada bupati agar dipersewakan.

“Sedangkan jika Kadis bersikap harus menjalankan perintah atas putusan sewa tersebut, itu menunjukkan semata-mata karena loyalitas bawahan kepada pimpinan langsung, namun tidak berarti ikut mendukung untuk menguasai apalagi dengan menyewakan BMN, apalagi berbuat untuk merugikan Negara,” ujar Muh Bahar Razak.

Bahar menjelaskan, pemanfaatan excavator melalui sewa sesuai putusan kepala daerah, bukan merupakan kehendaknya apalagi suatu tugas Kepala Dinas KP.

“Dinas KP menyadari secara penuh, jika excavator yang diserahkan oleh DJPB KKP, adalah merupakan barang milik negara yang dititipkan padanya untuk digunakan oleh pihak Kelompok Pembudidaya,” terang dia.

Kata Bahar, adapun jika ada perintah dari Pemimpinnya untuk menjalankan perintah atasan, baik dari perintah memungut uang sewa excavator berdasarkan putusan bupati, itu bukan merupakan tanggungjawab Kadis KP.

“Pada dasarnya, perintah atas titipan BMN dari DJPB, adalah untuk digunakan oleh para Kelompok Pembudidaya di Sulawesi Barat,” kata dia.

Namun, lanjut Bahar, jika ada pihak-pihak yang menggunakan excavator atau digunakan oleh pihak lain secara tidak sah, sesuai bukti-bukti yang beredar di kalangan LSM, realitanya itu dikarenakan atas perintah pimpinannya langsung sebagai bentuk tunduk dan patuh terhadap pimpinan.

“Satu hal yang menjadi kekhawatiran, keputusan Bupati yang menyebutkan sejumlah PAD dari hasil sewa excavator yang disetorkan ke bank, hal ini dapat memicu reaksi keras dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening pos pendapatan daerah yang telah menerima hasil sewa excavator yang bukan merupakan Barang milik Daerah,”

“Tetapi, dipastikan adalah merupakan barang milik Negara, seharusnya daerah hanya dapat menerima hasil sesuatu yang merupakan dari hasil sewa barang milik daerah. Kemudian ini tidak bisa dipandang enteng atas peralihan hak negara kepada daerah secara semena-mena,” kata Bahar.

Lanjut bahar pula, sekalipun pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 44/ PER-DJPB/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan alat berat excavator, yang hanya menunjuk Amanat Pasal 6 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Namun seharusnya realisasi penggunaan Excavator tersebut, tetap dalam kendali Dinas KP, untuk digunakan oleh para Kelompok Budidaya, bukan untuk kepentingan lain yang telah menempatkan pos pendapatan dari hasil sewa dengan menunjuk rekening tertentu.

“Dengan begitu gelagat ini harus segera ditelusuri siapa dalang yang mengakibatkan BMN beralih tanpa administrasi yang jelas,” ujar Bahar.

Sambung Bahar, dari dokumen yang ada di kalangan lembaga independen, excavator yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan Kadis KP itu, sama sekali tidak memerlukan intervensi kepala daerah.

“Apalagi sampai membuat keputusan yang bukan menjadi otoritasnya. Mereka bisa saja mengatakan bahwa excavator tersebut telah dihibahkan. Namun dalam kaitan administrasi negara, faktanya tidak satu lembarpun bukti administrasi atas keberadaan excavator tersebut yang identik dengan hibah barang milik negara kepada daerah,” cetus dia.

Kata Bahar, barang milik negara jika akan dihibahkan, tidak serta-merta dapat dilakukan setelah barang tersebut telah sampai di tangan pengguna, sebab barang milik negara yang akan dihibahkan kepada siapapun, syaratnya dilakukan sejak perencanaan belanja negara berdasarkan usulan barang yang akan dihibahkan.

“Penyewaan BMN itu tidak dilarang, Namun dilakukan sepanjang tidak merugikan Negara (bukan daerah) dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,” tegas Bahar.

Kemudian, satu hal lagi kata Bahar, yang harus diketahui oleh setiap orang dalam menggunakan Barang Milik Negara, pihak yang berwenang mengatur tentang sewa semua dilaksanakan oleh Pengguna Barang Milik Negara, yakni Menteri Kelautan dan Oerikanan RI, melalui Direktur Jenderal PB, tentunya setelah memperoleh pendelegasian dari pengelola barang (Menteri Keuangan).

“Sedangkan Permasalahan yang terjadi di Pasangkayu ini, barang milik Negara, kemudian kepala daerah memutuskan untuk dipersewakan kepada setiap orang, lalu haknya dimana?”

“Selanjutnya hasil sewa sebagian masuk ke rekening siapa? ini semua harus diperjelas atas pendapatan daerah yang perolehannya dari hasil penyewaan Barang milik Negara,”

“Padahal kita menyadari semua, jika Menteri keuangan itu, sampai detik ini masih Bendahara Umum Negara yang berhak atas pemasukan dari hasil sewa barang milik negara dan bukan daerah yang berhak atas hasil sewa yang merupakan Barang Milik Negara,” tutup Bahar. (MBR)

Disarankan Untuk Anda :