SimpulRakyat.co.id, Saumlaki – Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Kepulauan Tanimbar, Somalay Batlayeri, diduga lakukan tindakan ‘premanisme’ kepada salah satu stafnya pada Senin (6/7) pagi.
Hal itu dibenarkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar saat dihubungi Simpul Rakyat.
“Kejadian tadi pagi itu cukup ramai, pak Kabag marah-marah ke salah satu stafnya. Banyak orang nonton tadi, ramai lah pokonya,” kata sumber yang tidak ingin namanya disebutkan.
Selain itu, korban, SS yang berhasil dihubungi, juga membenarkan kejadian tersebut. Dia mengaku, dirinya menjadi sasaran empuk amarah Somalay Batlayeri.
“Kejadian itu benar. Tadi pagi saya ditendang di bagian perut oleh pak Kabag,” kata SS.
SS mengaku, hanya lantaran hal sepele, emosi Somalay memuncak dan bertindak ala preman kepadanya dan ditonton banyak orang.
“Jadi, dia kira saya bentak teman saya, padahal tidak. Dia langsung ngomel-ngomel dan teriak ‘tidak boleh ada yang bentak-bentak di ruangan ini!’ Saya jawab, tidak ada yang bentak-bentak pak kabag. Eh, dia langsung tendang saya di bagian perut,” tuturnya.
Tak terima diperlakukan seperti itu, SS lantas marah dan mempertanyakan tindakan Somalay tersebut. Adu mulut pun tak terhindarkan dan mengakibatkan suasana semakin panas. Namun kemudian dilerai oleh beberapa staf yang ada.
Somalay Batlayeri pun telah dihubungi media ini melalui whatsapp pribadinya untuk meminta klarifikasi namun sama sekali tidak merespon. Dia hanya membaca pesan tersebut tanpa membalas sepatah katapun hingga berita ini diterbitkan.
Sikap arogansi Somalay tersebut juga mendapat kritikan keras dari Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) KKT, Jhon Solmeda.
Menurutnya, tindakan Kabag Tata Pememerintahan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Dia kan seorang pemimpin, harus berikan contoh yang baik kepada bawahannya. Bukan sebaliknya, menunjukan sikap arogan karena memiliki jabatan tertentu di jajaran birokrasi,” kata Solmeda.
Dia menambahkan, dengan sikap arogansi seorang pejabat daerah seperti itu, tentu akan mencemarkan nama baik dan merusak reputasi Pemerintah Daerah KKT di mata publik.
“Saya lihat Pejabat di daerah ini sudah mulai tunjukan sikap arogansi dan ketidak profesinalnya dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ada yang dilakukan dalam bentuk-bentuk premanisme, ada juga dalam bertutur kata.”
“Ini sudah harus jadi perhatian serius kepala daerah, karena tentu akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan merusak nama baik pemerintah daerah,” paparnya. (47)
