Advokasi Nelayan, BAIN HAM RI Pangkep Programkan Diklat Paralegal

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Banyaknya masalah dalam berlayar bagi para nelayan menjadi perhatian khusus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Ketua Umum DPD BAIN HAM RI Pangkep, Syamsuddin Olleng mengatakan, Undang-undang (UU) Perikanan dan Kelautan serta regulasi Kementerian Perikanan dan Kelautan yang belum semua dipahami nelayan, sehingga diperlukan sosialisasi UU dan regulasi secara bertahap, utamanya ke nelayan di pesisir.

Baca Juga

“Pengurus BAIN HAM RI di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan harus dibekali keilmuan di bidang hukum, sehingga pendidikan dan pelatihan paralegal sangat dibutuhkan dalam mengadvokasi nelayan yang terlibat kasus dengan penyelesaian masalah selesai dengan mediasi,” ujar Syansuddin Olleng, Minggu (5/7).

Lanjut dikatakan, banyaknya jumlah kasus yang menimpa bagi nelayan dalam berjuang hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dominan bermasalah pada administrasi, utamanya izin berlayar.

“Ini yang perlu kita lakukan bersama dengan komitmen semua masalah nelayan terselesaikan dengan baik dengan keterlibatan semua unsur,” tutup Syamsuddin Olleng. (*)

Disarankan Untuk Anda :