Kasus Dugaan Korupsi Ternak Kambing KUBE di Bantaeng Berbuntut Panjang

  • Whatsapp

SimpulRakyat.co.id, Bantaeng – Penanganan kasus perkara dugaan Korupsi Ternak Kambing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, berbuntut panjang.

Pasalnya, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang bersumber dari APBN 2018 sebesar Rp500 Juta rupiah itu, diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp155 juta rupiah berdasarkan temuan hasil audit BPKP Sulsel.

Baca Juga

Kasus yang menyeret nama mantan Kepala Desa Borong Loe tersebut, berakibat dua orang petinggi Kejaksaan Bantaeng turut diperiksa oleh Bidang pengawasan Kejati Sulsel, pada Kamis, 28 Mei 2020 lalu.

Kedua petinggi kejaksaan yang diperiksa tersebut, yaitu Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Seksi intelijen (Kasi Intel).

Selain itu, salah satu Aktivis Mahasiswa Bantaeng, Yudha Jaya mendapat surat panggilan dari bidang pengawasan Kejati Sulsel sebagai saksi dalam pengawasan internal kejaksaan dengan nomor surat B-44/P.4.7/Hpt.4/05/2020 yang ditanda tangani Rafli SH MH selaku Asisten Pengawasan Kejati Sulsel.

Pada kesempatan ini, Yudha Jaya menjelaskan, surat panggilan tersebut berhubungan dengan penanganan kasus dugaan korupsi kambing Desa Borong Loe di Kejari Bantaeng.

“Saya juga heran kok masalah internal kejaksaan saya dipanggil sebagai saksi, sedangkan saya ini seorang mahasiswa (bukan pegawai kejaksaan),”

“Namun, setelah saya pelajari surat panggilan tersebut ada dugaan oknum kejaksaan yang merasa tidak enak, jika saya mengetahui standar operasional prosedur (SOP) Penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kejaksaan Bantaeng,” kata Yudha Jaya melalui keterangan tertulis yang diterima SimpulRakyat.co.id, Minggu (31/5).

Lanjut dikatakan, SOP itu bisa diakses melalui internet sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Saya ini kuliah di Fakultas Hukum, jadi sedikit banyaknya pasti saya tahu tentang perundang-undangan,” ujar dia.

SOP yang dimaksud Yudha Jaya adalah Peraturan Jaksa Agung (PERJA) RI No PER-017/A/JA/07/2014 tentang perubahan PERJA No. PER-039/A/JA/10/2010 tentang tata cara kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

“Yang anehnya lagi, surat panggilan saya itu tertera tanggal 03 Juni 2020 yakni sehari sebelum dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) Johan Iswahyudi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantaeng yang akan dimutasi ke Mojokerto, Jawa Timur, ke Kajari Bantaeng yang baru Sertijab tersebut direncanakan pada tanggal 04 Juni 2020 nanti,” ungkap dia.

Lanjut Yudha, ia bersama teman-teman mahasiswanya berjanji akan terus mengawal kasus korupsi tersebut di Kabupaten Bantaeng.

“Jika tak ada halangan, karena ini masih Pandemi Covid-19, saya usahakan menghadiri surat panggilan bidang pengawasan di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, Insya Allah,” pungkasnya.

Yudha Jaya juga menerangkan, sampai saat ini berkas perkara Tipikor tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, padahal menurut dia, bukti dan saksi sudah dianggap lengkap (cukup). (**)

Disarankan Untuk Anda :