SimpulRakyat.co.id, KKT – Aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Tanimbar diapresiasi oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Niko A Saulahirwan SH.
“Saya apresiasi serta salut terhadap aksi tersebut, karena yang mereka lakukan merupakan hal yang wajar serta dilindungi oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ujar Saulahirwan kepada wartawan, Jumat 31 Januari 2020.
Merurutnya, unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara demonstratif.
“Aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk dari fungsi kontrol mereka terhadap Pemerintah Daerah KKT, karena seyogyanya itulah peran pemuda sebenarnya. Saya sangat salut terhadap mereka, idealisme yang mereka tanamkan begitu kuat sehingga mereka mampu melakukan aksi tersebut,” katanya.
Aksi unjuk rasa tersebut menurutnya, tidak dilakukan kalau tidak ada indikasi korupsi yang kuat di KKT dan tentu para pelapor memiliki data yang cukup, yang telah dilaporkan ke KPK sejak tahun 2018 lalu.
“Saya berpikir bahwa aksi basudara pemuda yang mengatasnamakan Masyarakat Anti Korupsi KKT itu bukan sekedar aksi semata namun mereka mempunyai data sehingga berani mengambil sikap seperti itu,” ujarnya.
Saulahirwan berharap masyarakat KKT mendukung sepenuhnya aksi tersebut demi proses pemberantasan korupsi di Tanimbar dan bukan sebaliknya menghujat.
“Saya berharap, kita selaku masyarakat KKT tidak boleh menjastis aksi itu dengan semau kita, namun mari kita merenung sejenak dan berpikir apakah kita selaku kaum muda berani melakukan hal seperti itu ataukah tidak, sehingga kita bisa mengawal hak-hak masyarakat KKT ke depan,” pintanya.
Saulahirwan menjamin jika pihaknya memiliki data yang cukup tentu dia maupun organisasi yang dipimpinnya akan melakukan aksi yang sama.
“Saya mau sampaikan buat basudara semua, kalau per hari ini kami memiliki data maka tentu kami akan melakukan hal yang sama seperti Masyarakat Anti Korupsi kemarin, karena itu merupakan fungsi kontrol kita bersama terhadap kebijakan pemerintahan, lebih khususnya Pemerintah Daerah KKT,” tutup putra asal desa Keliobar itu. (47)
