SimpulRakyat.co.id, Pangkep – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadakan sosialisasi pembentukan desa pengawasan dan anti money politics (politik uang) di Pulau Salebbo, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, Sabtu (23/11/2019).
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Saiful Jihad, anggota Bawaslu Sulsel Kordiv Humas dan Hubungan Antar Lembaga, didampingi anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi.
Turut hadir dalam acara ini, Tim AS Bawaslu RI Deyetri Aritonang, Bawaslu Pangkep Hamsinar Hamid dan H Mustafa, Kepala Desa Mattiro Walie Nursyam, Sekcam Liukang Tupabiring Utara, Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta warga Pulau Salebbo.
“Saya sangat mengapresiasi tentang keinginan dan kesadaran masyarakat Pulau Salebbo, untuk menolak adanya politik uang,” ucap Saiful Jihad.
Lanjut dikatakan, dia juga mengapresiasi permintaan dari masyarakat Pulau Salebbo soal pengadaan pos ronda, menurut dia, dimana pos ronda nantinya menjadi tempat pengaduan masyarakat mengenai money politic.
Amrayadi menambahkan, Desa Mattiro Walie, khususnya Pulau Salebbo dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pangkep mengenai penolakan politik uang yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Pangkep diwakili Hamsinar Hamid mengapresiasi warga Pulau Salebbo, lantaran berkomitmen dengan menolak politik uang dalam kaitan dengan Pemilukada yang akan dihelat 2020 mendatang.
“Kegiatan ini juga berkesinambungan dengan program Bawaslu, dan program tolak money politics akan kita terapkan di semua pemilihan ke depan,”
“Politik Uang, kita perlu bertahap merubah paradigma masyarakat bahwa itu bukanlah ‘kebudayaan’. Ini penting dilakukan secara bersama semua elemen sosial masyarakat,” terang Hamsinar.
Lanjut dikatakan Hamsinar, perlu dipahami, Bawaslu bukanlah satu-satunya lembaga yang harus mejalankan amanah konstitusi itu. Sebab menurut dia urusan politik, pendidikan politik, Parpol-lah yang paling bertanggungjawab melakukannya.
“Mesin parpol mesti jalan dan melahirkan kader-kader yang berintegritas, menelurkan politisi-politisi yang handal dan punya kapasitas, komitmen terhadap orientasi kerakyatan,” jelas dia.
Ditambahkan, dalam pandangan Hamsinar, Politik Uang yang dilakukan secara terus menerus adalah kekeliruan dan bukanlah “kebudayaan”, karena sejatinya Budaya adalah berangkat dari nilai-nilai luhur dan agung yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.
“Budaya lahir dari kearifan nilai-niali lokal yang agung. Sementara Politik Uang adalah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan Undang-undang dan Agama,dan inilah tujuan Bawaslu bentuk Desa sadar pengawasan dan anti politik uang,” pungkas Hamsinar.
Sosialisasi ini ditutup dengan pemberian cendramata Sadar Pengawasan dan Anti Money Politics kepada warga Pulau Salebbo.
Penulis: Iful
