SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut naik 7,98 persen atau Rp 312.824,46 dibandingkan UMP 2026.
Penetapan UMP tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Andi Winarno mengatakan, penetapan upah minimum merupakan instrumen penting dalam kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut harus menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, produktivitas, peluang kerja, serta iklim investasi.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026, UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses penetapan juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Andi Winarno menjelaskan, kenaikan UMP Sulsel 2027 lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 7,21 persen. Sebagai perbandingan, UMP Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP Sulsel 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.
Data Pemprov Sulsel menunjukkan, estimasi KHL 2026 sebesar Rp 3.915.118. Dengan demikian, UMP 2027 lebih tinggi Rp 318.795,25 atau sekitar 8,14 persen dari angka tersebut.
Menurut Andi Winarno, kenaikan upah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan upah perlu diimbangi dengan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat jika didukung oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Selain UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketiga sektor tersebut meliputi pertambangan, energi, dan kelistrikan sebesar Rp 4.293.995,04 per bulan; industri pengolahan dan ritel sebesar Rp 4.235.702,42 per bulan; serta aktivitas jasa sebesar Rp 4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap penetapan UMSP dapat menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Dia juga menegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemprov Sulsel mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar pekerja di bawah upah minimum, serta tidak mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Jayadi Nas mengapresiasi proses penetapan UMP 2027 yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib, dan lancar,” ucapnya.
Jayadi mengatakan, Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.
Dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara kalangan pengusaha mengusulkan angka 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mendorong 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Ia juga menilai kenaikan UMP Sulsel 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Sulsel naik 7,21 persen, sedangkan pada 2027 meningkat menjadi 7,98 persen.
Jayadi berharap keputusan tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Pemprov Sulsel, lanjut dia, akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)


Tinggalkan Balasan