SimpulRakyat.co.id, Luwu – Pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PLN menuai keluhan masyarakat. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada pedagang, pelaku UMKM, perkantoran, dan berbagai sektor usaha.
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Luwu Raya, Jumardi, mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman berulang. Ia meminta perusahaan listrik negara itu menjelaskan hak pelanggan atas kompensasi ketika standar pelayanan tidak terpenuhi.
“Pertanyaan saya sederhana, apa bentuk kompensasi yang diberikan PLN kepada pelanggan atas kerugian yang mereka alami akibat pemadaman listrik secara bergilir ini?” kata Jumardi.
Menurutnya, pelanggan tetap berkewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan sesuai pemakaian dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, PLN juga harus memberikan pelayanan sesuai standar serta menjelaskan bentuk pertanggungjawabannya ketika terjadi gangguan.
Jumardi mengatakan, pemadaman listrik dapat mengakibatkan kerugian bagi pedagang dan pelaku usaha, mulai dari terganggunya aktivitas operasional, rusaknya bahan dagangan yang membutuhkan pendingin, terhambatnya pelayanan, hingga risiko gangguan pada peralatan elektronik.
Dia menegaskan, hak pelanggan atas pelayanan listrik yang layak dan kompensasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 28 mewajibkan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen. Sementara Pasal 29 mengatur hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang baik dan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu serta keandalan yang baik.
Pasal 29 ayat (1) huruf e juga mengatur hak konsumen memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai persyaratan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi mutu pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 yang telah diubah, terakhir melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam Pasal 6A, lama gangguan listrik ditetapkan sebagai salah satu indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan standar satu jam per bulan. Jika akumulasi gangguan melampaui standar tersebut, konsumen berhak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan.
Besaran kompensasi dihitung berdasarkan lama gangguan yang melampaui standar TMP, dengan rincian 50 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk kelebihan gangguan hingga dua jam, 75 persen untuk lebih dari dua hingga empat jam, 100 persen untuk lebih dari empat hingga delapan jam, 200 persen untuk lebih dari delapan hingga 16 jam, 300 persen untuk lebih dari 16 hingga 40 jam, serta 500 persen untuk lebih dari 40 jam.
Kompensasi tersebut diperhitungkan dalam tagihan listrik atau pembelian token pada bulan berikutnya. Namun, penerapannya tetap mengacu pada standar TMP yang berlaku dan ketentuan pengecualian dalam peraturan tersebut.
Jumardi meminta PLN menjelaskan secara terbuka apakah pemadaman bergilir yang terjadi telah melampaui standar mutu pelayanan dan apakah pelanggan yang terdampak memenuhi ketentuan untuk memperoleh kompensasi.
“Jangan setiap kali terjadi pemadaman, masyarakat hanya diminta memahami kondisi dan bersabar. Kami juga ingin tahu, apakah ada kompensasi atau bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pelanggan yang dirugikan?” ujarnya.
Dia juga menyampaikan kritik terhadap perlakuan kewajiban pelanggan dan tanggung jawab penyedia layanan listrik.
“Kalau pelanggan terlambat membayar tagihan listrik, apakah kami juga bisa menjawab kepada PLN dengan satu kata: sabar? Tentu tidak. Pelanggan tetap dikenakan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Lantas, bagaimana dengan kewajiban PLN terhadap pelanggan ketika pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya?” kata Jumardi.
Menurutnya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Pelanggan hanya menginginkan pelayanan yang baik, informasi yang transparan mengenai penyebab pemadaman, jadwal yang jelas, serta pertanggungjawaban atas gangguan yang terjadi.
Karena itu, Jumardi meminta PLN memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman bergilir, perkiraan durasi gangguan, jadwal pemulihan pasokan listrik, hingga mekanisme pemberian kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan.
“Jangan hanya menuntut pelanggan untuk disiplin memenuhi kewajibannya. PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pelanggan. Sebab, masyarakat bukan sekadar pembayar tagihan, tetapi konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan listrik yang layak,” tutupnya. (**)
Tinggalkan Balasan