SimpulRakyat.co.id, Makassar – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) akan menggelar diskusi publik bertema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”, Jumat (4/9/2026) esok.
Diskusi dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 Wita di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Forum tersebut akan membahas hubungan antara partai politik, demokrasi lokal, dan arah kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang dijadwalkan hadir, yakni Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr Adi Suryadi Culla.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, mengatakan diskusi tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi lokal dan masa depan desentralisasi di Indonesia.
Menurut Asri, otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut ruang bagi masyarakat daerah untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya.
“Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” ujar Asri dalam keterangan tertulis di Makassar, Rabu (2/9/2026) kemarin.
Dia mengatakan, persoalan tersebut semakin relevan karena dinamika politik nasional memiliki pengaruh besar terhadap proses politik di daerah.
Dalam sistem politik, kata Asri, partai memiliki posisi strategis dalam rekrutmen kepemimpinan politik, pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.
Karena itu, diskusi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengkritik partai politik, tetapi juga mencari gagasan mengenai peran partai dalam memperkuat demokrasi lokal.
“Kita ingin diskusi ini tidak berhenti pada kritik terhadap partai politik. Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Asri menambahkan, keberhasilan otonomi daerah juga berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dan kapasitas institusi di daerah. Menurut dia, kewenangan yang lebih besar harus diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.
“Kita membutuhkan percakapan yang lebih substantif tentang masa depan otonomi daerah. Bukan hanya siapa yang memperoleh kewenangan, tetapi untuk apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.
Selain membahas politik lokal dan otonomi daerah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan kembali ruang pertukaran gagasan di lingkungan KAHMI.
Asri mengatakan, tema diskusi kali ini terinspirasi dari tulisan sejumlah kader KAHMI yang dihimpun dalam buku Mozaik Insan Cita, yang diterbitkan LPMD KAHMI Sulsel pada tahun lalu.
Menurut dia, KAHMI memiliki sumber daya intelektual yang berasal dari alumni HMI yang berkiprah di berbagai bidang, seperti politik, pemerintahan, akademik, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga. Karena itu, LPMD ingin menghadirkan forum-forum yang memungkinkan berbagai perspektif bertemu, berdialog, bahkan berbeda pandangan secara sehat,” kata Asri.
Dia berharap diskusi tersebut dapat menjadi bagian awal dari kajian berkelanjutan mengenai politik lokal, desentralisasi, dan pembangunan daerah.
Menurut Asri, Sulawesi Selatan memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang sehingga dapat menjadi salah satu ruang untuk melihat perkembangan demokrasi dan otonomi daerah dari perspektif lokal.
“Sulsel punya pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang. Karena itu, kita ingin menjadikan forum ini sebagai salah satu ruang untuk membaca masa depan daerah dari perspektif yang lebih kritis, terbuka, dan berbasis gagasan,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut terbuka untuk warga KAHMI dan HMI serta masyarakat umum. Mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil juga diundang mengikuti forum tersebut. (**)
Tinggalkan Balasan