SimpulRakyat.co.id, Makassar – Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi menyerukan gerakan moral bertajuk “Sulawesi Menggugat” pada penutupan Silaturahmi Regional (Silatreg) KAHMI se-Sulawesi di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (11/10/2025).
Pernyataan sikap yang memuat tujuh seruan moral dan intelektual itu dibacakan oleh perwakilan Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan, Asri Tadda, sebagai hasil kristalisasi gagasan dari forum dua hari Silatreg.
Forum tersebut dihadiri enam Majelis Wilayah dan 68 Majelis Daerah KAHMI dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.
“Dari Tanah Sulawesi, tanah peradaban, tanah pejuang, tanah ilmu, kami menggugah nurani bangsa agar pembangunan tidak kehilangan arah dan nilai,” kata Asri saat membacakan naskah “Sulawesi Menggugat.”
Refleksi Moral dari Timur Indonesia
Acara Silatreg turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekjen Majelis Nasional KAHMI Syamsul Qomar, Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah, Ketua Panitia Fadriaty AS, serta ratusan tokoh KAHMI lainnya.
Dalam sambutannya, Raja Juli Antony menyebut, KAHMI memiliki peran historis sebagai penjaga nilai moral dan rasionalitas dalam kehidupan kebangsaan. “
Bangsa ini memerlukan suara nurani dari para intelektual Muslim, terutama ketika arah pembangunan dan kekuasaan mulai kabur dari semangat keadilan sosial,” ujarnya.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, KAHMI harus tetap menjadi kekuatan yang berdiri di atas moralitas dan kebenaran.
“Kita tidak sedang berhadapan dengan krisis sumber daya, tetapi krisis nilai. Maka dari Timur Indonesia ini, kita menyalakan kembali api kesadaran nasional,” katanya.
Tujuh Seruan Moral “Sulawesi Menggugat”
Dalam naskah pernyataan sikapnya, KAHMI menilai bangsa Indonesia tengah memasuki babak sejarah baru yang menuntut kejelasan arah pembangunan nasional: antara keberpihakan kepada rakyat atau kepatuhan kepada kekuasaan, antara semangat desentralisasi atau tarikan sentralisasi, serta antara idealisme kebangsaan atau pragmatisme kekuasaan.
Untuk menjawab tantangan itu, KAHMI se-Sulawesi menyerukan tujuh agenda moral dan intelektual bangsa:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai tanggung jawab negara, bukan proyek.
MBG harus dijalankan sebagai kewajiban negara menjamin masa depan generasi muda, bebas dari motif proyek dan penyimpangan, serta fokus menjangkau masyarakat paling membutuhkan. -
Reformasi Polri yang transparan, partisipatif, dan bermoral.
Reformasi Polri harus dilakukan secara terbuka, melibatkan publik, dan menyentuh aspek budaya serta moral penegakan hukum agar keadilan tidak menjadi barang langka. -
Pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan independen.
KAHMI mendorong penguatan KPK, Polri, dan Kejaksaan agar penegakan hukum tidak berhenti pada slogan politik, tetapi dilaksanakan dengan konsistensi dan keberanian moral. -
Pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
KAHMI menolak eksploitasi berlebihan oleh oligarki dan mendesak adanya Participating Interest minimal 25 persen dari laba bersih sektor SDA bagi daerah penghasil sebagai wujud kedaulatan ekonomi daerah. -
Evaluasi sistem pemilu untuk demokrasi yang bermoral dan representatif.
Sistem pemilu dinilai terlalu mahal dan membuka ruang politik uang. Karena itu, perlu kodifikasi ulang undang-undang pemilu, pilkada, dan partai politik agar melahirkan pemimpin berintegritas. -
Reposisi otonomi daerah agar desentralisasi lebih efektif di tingkat provinsi.
Desentralisasi sejati, menurut KAHMI, memberi kepercayaan kepada daerah untuk mengelola potensi dan masa depannya, bukan sekadar administratif. -
KAHMI sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
KAHMI berkomitmen mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat kecil dan menjaga idealisme sebagai gerakan intelektual bangsa.
Dalam penutup naskah “Sulawesi Menggugat”, KAHMI se-Sulawesi menegaskan bahwa kekuasaan harus dikembalikan sebagai sarana pengabdian dan keadilan sosial.
“Dari Timur Indonesia, kami menyalakan kembali cahaya kesadaran nasional yang mengingatkan, menggugah, dan menggerakkan,” demikian kutipan akhir pernyataan tersebut.
Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi 2025 menjadi ajang konsolidasi moral dan intelektual keluarga besar KAHMI untuk terus mengawal arah kebangsaan, menjaga idealisme, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan serta kemanusiaan. (*)
Tinggalkan Balasan