SimpulRakyat.co.id, Makassar – Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur di tengah besarnya kontribusi sektor pertambangan kembali menjadi sorotan kalangan akademisi. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan paradoks pembangunan, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ekonom Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, mengatakan fenomena tersebut tidak dapat diukur hanya dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun tingginya produksi nikel.
“Yang terjadi adalah paradoks pembangunan. Daerah sangat kaya, PDRB per kapita sangat tinggi, produksi nikel besar, tetapi manfaat ekonomi tidak sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat,” kata Hamid saat dimintai tanggapannya mengenai kondisi kemiskinan ekstrem di daerah penghasil tambang, termasuk Luwu Timur, Kamis (2/7/2026).
Menurut Hamid, tingginya PDRB Luwu Timur selama ini terutama ditopang aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan nikel, khususnya PT Vale Indonesia Tbk. Namun, nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak berasal dari keuntungan perusahaan, penyusutan modal, pembayaran kepada investor, serta karakter industri pertambangan yang bersifat padat modal.
Akibatnya, meskipun PDRB per kapita tergolong tinggi, peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat tidak berlangsung secara otomatis.
“Dengan kata lain, ekonomi daerah tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan masyarakat. PDRB yang tinggi merupakan angka rata-rata, sementara manfaat ekonominya belum tentu dinikmati secara merata oleh warga,” ujarnya.
Ia menilai struktur ekonomi Luwu Timur hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, sektor-sektor produktif seperti pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.
Kondisi tersebut, lanjut Hamid, memunculkan dualisme ekonomi. Kawasan yang berada di sekitar aktivitas pertambangan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah pertanian maupun desa-desa yang berada jauh dari pusat industri.
“Akibatnya muncul kesenjangan antarkawasan. Akses pendidikan menjadi berbeda, pelayanan kesehatan belum merata, dan masih ada desa-desa yang tertinggal dari sisi infrastruktur,” katanya.
Hamid menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan meningkatkan investasi di sektor pertambangan. Yang lebih penting adalah memastikan kekayaan sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah di daerah sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia mendorong percepatan pembangunan industri hilir nikel di Luwu Timur agar manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.
“Hilirisasi seharusnya dikembangkan di daerah penghasil, bukan seluruh nilai tambahnya dinikmati kawasan industri di luar Sulawesi. Dengan begitu, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lokal akan tumbuh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, Hamid menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah didorong memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin, serta Balai Latihan Kerja (BLK), agar tenaga kerja lokal mampu mengisi posisi-posisi strategis di sektor industri.
Di sisi lain, pertumbuhan UMKM dan industri pendukung juga perlu dipercepat sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok sektor pertambangan.
Hamid juga menekankan pentingnya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi. Menurutnya, tata kelola penerimaan daerah juga harus semakin transparan dan akuntabel agar manfaat ekonomi dari sektor tambang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Intinya adalah bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya PDRB, tetapi dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan