SimpulRakyat.co.id, Makassar – Aksi ratusan pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan berujung ricuh, Senin (24/11/2025).
Demonstrasi yang awalnya berlangsung tertib berubah memanas setelah massa membakar ban bekas dan memblokade Jalan Urip Sumoharjo, salah satu ruas terpadat di Makassar.
Situasi kian tegang ketika sebuah mobil mencoba menerobos barikade. Massa yang sudah terlanjur tersulut emosi langsung menghadang kendaraan itu. Beberapa orang memukul bagian mobil sebelum akhirnya aksi tersebut diredam oleh peserta lain yang berusaha menenangkan.
“Teman-teman sempat terpancing karena mobil itu memaksa lewat. Tapi kami tidak ingin keributan makin besar,” ujar salah seorang peserta aksi.
Blokade total membuat arus kendaraan di Jalan Urip Sumoharjo terhenti panjang. Klakson bersahutan sementara pengendara tak bisa bergerak. Setelah insiden mobil mereda, massa perlahan membuka kembali akses jalan hingga lalu lintas kembali mengalir.
Ketegangan juga muncul di depan gerbang kantor Gubernur Sulsel. Petugas meminta massa berdialog dengan perwakilan pemerintah provinsi, tetapi para pengemudi ojol menolak keras. Mereka menegaskan hanya ingin bertemu langsung dengan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Namun, permintaan itu tak dapat dipenuhi. Petugas menjelaskan bahwa gubernur sedang berada di luar daerah dalam rangka kunjungan kerja. Suasana baru mereda setelah penjelasan tersebut diterima sebagian besar massa.
Aksi gabungan dari berbagai aliansi ojol ini mengusung dua tuntutan utama: penolakan potongan komisi sebesar 10 persen oleh pihak aplikator serta penolakan wacana pengangkatan mitra driver menjadi pegawai tetap.
Dalam orasinya, seorang driver ojol, Kadri, menyebut kebijakan itu akan mengubah hakikat profesi mereka yang selama ini mengandalkan fleksibilitas jam kerja dan kemandirian.
“Menolak 10 persen potongan dengan status pekerja tetap. Kami ingin tetap jadi mitra, tetap fleksibel seperti biasa,” tandas Kadri.
Dia berharap pemerintah lebih memberi ruang dan perhatian terhadap kesejahteraan para driver yang menggantungkan hidup pada sistem kemitraan tersebut. “Pemerintah agar selalu memperhatikan nasib ojol-ojol kami, supaya bisa sejahtera merata semua,” ujarnya.
Selain di Kantor Gubernur, gelombang protes juga berlangsung di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulsel di Jalan Andi Pangerang Pettarani, yang kini menjadi lokasi sementara aktivitas anggota DPRD Sulsel. Tuntutan yang dibawa serupa, yakni menolak komisi 10 persen dan perubahan status kemitraan.
Hingga sore, aparat keamanan masih bersiaga di sejumlah titik untuk mencegah kericuhan susulan. Demonstrasi dijadwalkan berlanjut jika tuntutan massa tak ditanggapi pihak aplikator maupun pemerintah.
Tinggalkan Balasan