SimpulRakyat.co.id, Opini – Sore itu, Sabtu (27/9), udara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, mendadak menegang.
Deru mesin pesawat kepresidenan baru saja mereda. Angin sore membawa aroma aspal panas bercampur bau avtur, menempel di udara yang berat. Namun entah mengapa, suasana di landasan terasa seperti menahan napas.
Presiden Prabowo Subianto menuruni tangga pesawat dengan langkah mantap. Ia melambaikan tangan singkat, sebelum bergerak menuju mobil dinas yang sudah menunggu.
Di balik garis pembatas, deretan wartawan berdiri rapi. Kamera menggantung di leher, catatan terbuka di tangan, pena menunggu dengan gelisah. Kedatangan kepala negara dari lawatan luar negeri biasanya berlangsung singkat: salam, mungkin pernyataan formal dua kalimat, lalu selesai.
Hari itu pun mestinya berjalan biasa. Tapi semua wartawan bisa merasakan, ada sesuatu yang berbeda.
Kamera-kamera berkilat bagai gugusan bintang kecil. Mikrofon terjulur. Seperti orkestra yang menahan nada, menunggu aba-aba.
Dari tengah kerumunan wartawan, suara seorang perempuan terdengar. Jernih, tenang, tapi cukup tajam hingga membuat suasana seketika menegang.
“Pak, soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak?”
Semua kepala refleks menoleh. Suara itu milik Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia.
Pertanyaan sederhana. Sangat sederhana, malah. Namun justru di situlah letak ketajamannya, kalimat yang tampak ringan tapi bisa mengguncang dasar ruang kekuasaan.
Sejenak, bandara hening. Shutter kamera berhenti berbunyi. Ada wartawan yang pura-pura merapikan catatan, ada yang menelan ludah menahan degup jantung, ada pula yang tersenyum kecut, seolah tahu percikan api baru saja menyambar gudang penuh bensin.
Prabowo hanya menjawab singkat, ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Tidak lebih. Tidak kurang.
Jawaban itu biasa saja. Tapi keheningan yang menyusul membuat semua orang sadar, momen ini tak akan berhenti di landasan.
Beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan menyebar. Bukan dari media resmi, melainkan lewat grup WhatsApp Wartawan Indonesia.
“Selamat malam, kakak-kakak. Per malam ini (Sabtu, 27/9) , saya bukan wartawan Istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers Istana. Oleh karena itu saya minta izin keluar, leave group (wartawan Istana). Terima kasih banyak, sampai bertemu di liputan lain,” tulis Diana dalam pesan WhatsApp yang beredar di media sosial.
Kalimat itu menyebar seperti bara di padang ilalang. Grup yang biasanya riuh dengan koordinasi liputan mendadak gaduh. Ada yang bertanya-tanya: serius, kartu liputan bisa dicabut hanya karena satu pertanyaan? Ada yang berspekulasi: apakah ini perintah dari atas?
Diana kemudian menjelaskan, kartu liputannya diambil karena pertanyaannya dianggap “di luar konteks acara.”
Namun bagi para wartawan, penjelasan itu justru menambah getir. Sebab di ruang liputan, tidak ada pertanyaan yang benar-benar di luar konteks. Pertanyaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari arah yang tak terduga. Itulah jurnalisme.
Ketika isu ini viral, Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas Diana. Yusuf Permana menyerahkan langsung ID itu, disaksikan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
“Langsung kami serahkan ID-nya Diana,” kata Yusuf usai pertemuan.
Namun luka kecil sudah telanjur tercetak.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menilai pencabutan itu tetap harus dijelaskan secara terbuka.
“Pencabutan, meski sesaat, bisa mengirimkan pesan yang salah,” ujarnya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan CNN Indonesia untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah,” katanya singkat di sekitar Rumah Kertanegara.
Secara administratif, masalah itu dianggap selesai. Tetapi di hati banyak wartawan, rasa getir masih menggantung.
Bagi sebagian wartawan senior, peristiwa itu membangkitkan ingatan lama. Di era Orde Baru, wartawan bekerja di bawah bayang-bayang sensor. Pertanyaan hanya boleh yang direstui. Kartu pers bukan sekadar tanda pengenal, melainkan borgol tak kasat mata.
Mereka yang berani bertanya di luar “naskah resmi” bisa langsung ditegur, bahkan kehilangan akses liputan. Satu pertanyaan saja bisa mengubah nasib seorang jurnalis.
Reformasi 1998 merobek borgol itu. Wartawan kembali bebas bertanya. Kartu pers berubah makna—dari alat kontrol menjadi simbol kebebasan.
Namun kini, di era demokrasi, pencabutan kartu liputan-meski hanya sesaat-membuat bayangan lama kembali menyelinap.
Di mata publik, mungkin kartu pers hanyalah selembar plastik dengan nama dan foto. Tapi bagi wartawan, itu adalah kunci pintu masuk ke ruang kekuasaan, hak untuk berdiri di hadapan presiden, hak untuk menyodorkan pertanyaan yang mewakili suara rakyat.
Mencabut kartu itu, walau sebentar, sama saja dengan merampas hak untuk bertanya.
Kartu pers bisa saja hilang. Tapi rasa ingin tahu publik? Itu tak pernah bisa dibungkam.
Dan wartawan, dengan catatan lusuh dan kamera setia di tangan, akan selalu menemukan jalan untuk bertanya. Sebab pada akhirnya, tugas mereka bukan sekadar menulis berita, mereka menjaga agar suara rakyat tidak hilang ditelan diam.
Penulis: Ahmad
(Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pangkep/Wartawan Muda Dewan Pers)
Tinggalkan Balasan