SimpulRakyat.co.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Mulai tahun 2026, seluruh kendaraan dinas bagi kepala dinas, camat, dan kepala bagian tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, melainkan kendaraan listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk efisiensi anggaran dan mendukung program ramah lingkungan di kota.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” ujar Munafri di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurut Munafri, penggunaan kendaraan listrik akan menekan pemborosan biaya perawatan randis yang selama ini kerap menjadi beban anggaran. Skema sewa juga memastikan tidak ada lagi masalah kendaraan dibawa pindah ketika pejabat berganti.
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” kata dia.
Pada tahap pertama, Pemkot Makassar merencanakan sekitar 50 unit kendaraan listrik yang akan didistribusikan kepada kepala OPD, camat, dan kepala bagian. Anggaran akan dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 dan APBD pokok 2026.
Selain randis, Pemkot juga berencana menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tegas Munafri.
Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah.
Selain pengadaan randis, Pemkot Makassar tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” ujar Munafri.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot menerima audiensi dari perusahaan transportasi yang menawarkan solusi mobilitas pemerintahan.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa kebutuhan transportasi pemerintahan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan randis.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” kata Syamsul.
Melalui skema sewa, lanjutnya, pemerintah bisa menghemat anggaran transportasi tahunan, menghindari pengadaan kendaraan baru, serta memastikan tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas kebutuhan.
Tinggalkan Balasan