SimpulRakyat.co.id, OPINI – Pada 20 Oktober 2024, tiga hari mendatang akan menjadi titik bersejarah bagi Indonesia.
Hari itu, Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Joko Widodo yang telah memimpin negeri ini selama satu dekade.
Ini bukan hanya sekadar pergantian kekuasaan, melainkan awal babak baru dengan harapan besar dan tantangan berat.
Diketahui, Prabowo memenangkan Pemilu 2024 dengan meraih lebih dari 58 persen suara, mengalahkan dua rival kuatnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, kemenangan ini memperlihatkan besarnya ekspektasi publik.
Namun, di balik euforia kemenangan, muncul pertanyaan, seberapa jauh janji-janji politik itu bisa diwujudkan?
Masa Tunggu dan Spekulasi Politik
Berbeda dengan negara-negara maju seperti Inggris, di mana proses peralihan kekuasaan berlangsung cepat, Indonesia memerlukan waktu berbulan-bulan hingga presiden terpilih resmi dilantik.
Masa tunggu ini kerap melahirkan spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Apakah Prabowo akan berhasil menepati janji-janji kampanyenya?
Bagaimana ia akan menghadapi kelompok-kelompok oligarki dan kepentingan politik lain yang sering kali menghambat reformasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan karena Prabowo bukan sekadar wajah baru di panggung politik. Ia telah berjuang sejak lama—pernah kalah sebagai calon wakil presiden dan dua kali gagal menjadi calon presiden.
Kini, dengan segala liku-likunya, Prabowo mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa keteguhan dan uletnya mampu membuahkan hasil.
Program Makan Siang Gratis dan Target Pengentasan Kemiskinan
Salah satu program andalan yang dijanjikan Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis untuk sekitar 70,5 juta anak dari tingkat balita hingga SMA.
Meskipun program ini diharapkan memiliki dampak ekonomi ganda, biaya yang dibutuhkan sangat besar, mencapai 10 persen dari APBN 2025.
Dalam konteks fiskal yang ketat, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada manajemen anggaran dan efektivitas implementasi di lapangan.
Tak hanya itu, Prabowo berjanji akan menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama masa jabatannya dan menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen dalam lima tahun.
Saat ini, angka kemiskinan nasional berada di kisaran 9,36 persen. Tantangannya jelas: janji ini membutuhkan intervensi yang komprehensif dan konsisten di tengah gejolak ekonomi global.
Pertumbuhan Ekonomi: Harapan Menghindari Middle-Income Trap
Janji pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen juga menjadi sorotan. Target ini jauh lebih tinggi dibanding capaian rata-rata pemerintahan Jokowi, yang hanya berkisar 5 persen.
Namun, Prabowo bisa belajar dari periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, yang berhasil mencapai rata-rata pertumbuhan lebih dari 6 persen.
Pertanyaannya, apakah kebijakan Prabowo bisa mengakselerasi investasi dan mendorong produktivitas dalam waktu singkat?
Janji Tinggi, Ekspektasi Rakyat Lebih Tinggi
Program makan gratis, pengentasan kemiskinan, dan target pertumbuhan ekonomi hanyalah sebagian dari sederet janji Prabowo-Gibran.
Mereka juga berjanji menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, melanjutkan program Dana Desa dan BLT, serta membangun sekolah unggul dan fakultas kedokteran.
Namun, realisasi dari janji-janji tersebut membutuhkan keselarasan antara visi dan implementasi. Tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat, program ambisius ini berisiko menjadi beban bagi APBN.
Selain itu, Prabowo harus menghadapi potensi tekanan dari kelompok oligarki dan pencari rente, yang selama ini dikenal menghambat reformasi kebijakan di Indonesia.
Harapan akan Kepemimpinan Inklusif
Di tengah kritik dan ekspektasi tinggi, Prabowo mengisyaratkan kesediaannya untuk bekerja sama, bahkan dengan mereka yang tidak memilihnya.
“Saya akan menjalankan mandat yang diberikan, bekerja untuk rakyat, bahkan untuk mereka yang tak memilih saya,” kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang dirilis pada Minggu (12/5/2024) silam, dikutip penulis.
Sikap ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin membangun pemerintahan inklusif, terbuka terhadap masukan dan kritik.
Namun, janji untuk bekerja bagi semua kalangan harus dibuktikan dengan kebijakan konkret yang pro-rakyat. Di masa transisi ini, rakyat menanti langkah-langkah nyata, bukan sekadar retorika politik.
Persimpangan Penting Sejarah
Prabowo Subianto kini berada di persimpangan penting sejarah. Kemenangan politiknya adalah hasil dari perjuangan panjang, tetapi pelantikan sebagai presiden hanyalah awal dari perjalanan baru.
Tentu, janji-janji besar selalu diiringi oleh ekspektasi yang tinggi. Rakyat tidak hanya menunggu, tetapi juga mencatat setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin baru mereka.
Kini, saat jarum waktu terus mendekati 20 Oktober 2024, pertanyaan terbesarnya adalah mampukah Prabowo memenuhi harapan rakyat dan menorehkan prestasi baru dalam sejarah kepemimpinan Indonesia? Ataukah, seperti pemimpin sebelumnya, ia akan terjebak dalam lingkaran janji yang sulit terpenuhi?
Jawabannya tidak hanya bergantung pada Prabowo, tetapi juga pada kita semua—rakyat Indonesia yang harus aktif mengawal setiap kebijakan dan menagih janji-janji politik yang telah diucapkan.
Oleh: Ahmad (Pegiat community development berlatar belakang wartawan muda Dewan Pers)
Tinggalkan Balasan