SimpulRakyat.co.id – Perang Ukraina vs Russia pecah pasca-Covid-19. Lebih tepatnya Covid-19 hilang setelah pecah perang itu. Tepatnya, pada 24 Februari 2022. Hingga saat ini, eskalasi perang masih berlanjut. Ukraina berusaha mempertahankan kedaulatan; Russia menginvansi dengan unjuk kekuatan. Sedikit demi sedikit, wilayah Donbas (Donetskiy Bassein) dikuasai. Itu belum cukup sebelum rezim Volodymyr Zelensky tumbang, kayaknya.
“We believe that…they can win if they have the right equipment, the right support”. Itu kata Lloyd Austin, U.S. Secretary of Defence, tentang Ukraina dan perang, kepada jurnalis di Polandia pada 25 April 2022 (Time Magazine, 9/16 Mei 2022). Peralatan perang dan dukungan diyakini akan membuat Ukraina bisa mempertahankan wilayahnya. Itu kalau ingin benar-benar berada dalam koridor “de jure belli ac pacis” ala Hugo Grotius.
Sederhananya, victoria amat curam. Persiapan menandakan menang sudah dekat. Persiapan yang baik menentukan kemenangan. Bahkan untuk sebuah kedamaian pun dibutuhkan kesiapan, siap berperang. Adagium Latinnya, si vis pacem, para bellum.
Pilkada itu juga sebuah perang, a political war. Sebagai sebuah “perang”, Pilkada butuh persiapan. Politisi yang mengikuti pilkada (choose to run) butuh persiapan. Politisi yang mempersiapkan diri berarti se-per-empat perjuangan sudah menang. Itu kondisi psikologi awal.
Awalnya memang dengan omong. Semacam maklumat resmi bahwa ia (:politisi) siap untuk maju dalam Pilkada. Dengan maklumat itu, dirinya sendiri yakin bahwa ia bisa jadi pemimpin. Inti pemimpin itu tanggung jawab. Mau jadi pemimpin, pertama, tanggung jawab atas omongannya sendiri.
Tetapi, itu tidak berhenti omong. Kalau hanya omong, anak Sekolah Dasar pun bisa. Cukup dengan mengatakan “saya mau jadi bupati”, di depan teman-teman dan guru, si anak sudah membuat maklumat. Itu latihan kepemimpinan dasar.
Pilkada bukan latihan kepemimpinan. Mereka yang ril pernah memimpin, silakan ambil bagian. Mungkin atas dasar itulah, banyak Kepala Dinas (:politican-bureaucrat) mencoba diri untuk bertarung. Mereka mau “depo” (:bertaruh) politik dengan modal sosial (social capital). Jabatan birokratik jadi jualan. Setidaknya, mereka pernah berbuat untuk masyarakat.
Modal sosial itu salah satu dari syarat, bro! Jangan dulu over confident. Kalau “berbuat” untuk publik masih dalam koridor Visi dan Misi Pemerintah, maka itu program. Ada dananya. Ada petunjuknya. Kalau itu dianggap perbuatan baik, aksi karitatif itu pun masih relatif.
Soal itu, seorang teman, caleg Partai Demokrat tahun 2024 di Manggarai Barat, pernah tulis statement di medsos. “Baik itu ternyata relatif”, tulis Stefanus Apartu. Ya, di konteks politik, semua perbuatan baik itu gampang dikaliberasi ulang. Neraca “do ut des” (beri untuk dapat) benar-benar tak tekor takaran.
Masih ada ukuran lain, yakni “modal politik”. Itu soal dukungan partai politik. Salah satu fungsi partai politik itu adalah rekrutmen politik (political recruitment). Dalam hal ini, kader/tokoh potensial dapat didorong jadi pemimpin melalui partai politik/gabungan partai politik.
Tak heran, para ketua partai politik terdorong untuk ikut kontestasi politik Pilkada. Ada niat; ada gengsi juga. Niat itu naluri politisi. Gengsi karena merasa partai besar. Misalkan, alokasi 30 kursi anggota dewan kabupaten (5 Dapil), satu partai politik yang dapat 5 (lima) kursi dapat dianggap besar. Gensi dong, kalau tidak mencalonkan diri. Hanya kurang satu kursi, sudah memenuhi syarat formal pencalonan (6 kursi).
Memang tak mesti melalui partai politik. Seseorang bisa melalui Pencalonan Independen untuk bertarung di Pilkada. Asal, rantang political cost-nya panjang. Tak sedikit ongkos dan sumber daya yang dipakai untuk mengumpulkan dukungan (e-KTP). Ada kendaraannya, bensinnya, rokoknya dan malunya (kalau warga tak beri copy-an e-KTP). Masih banyak lagi ongkosnya.
Itu baru proses penjaringan. Belum soal administrasinya. Misal, Minimal 22.000 (10% x DPT) dukungan file hardcopy e-KTP dibuat rankap. Ada softcopy-nya juga. Setalah administrasi, ada verifikasi faktual lagi. Ribet bos. Sialnya lagi, belum tentu automaticly mereka yang terdaftar dalam file itu memilih sang calon.
Itulah perjuangan politik. Kalau niat berkuasa sudah di ubun-ubun, apapun pasti dilakukan. Tak ada rintangan, hanya ada tantangan. Menantang politisi sama artinya dengan menghembus oksigen di atas bara. Makin menyala-lah barang itu. Segala cara akan dilakukan untuk “menang” (:secara administratif syarat pencalonan).
Tidak berarti pencalonan melalui partai politik itu free of cost. Tampaknya, persis sama atau bahkan lebih mahal political cost-nya. Hanya saja, tidak ribet. Sat-set sat-set bayar, selesai urusan. Lobi politik itu ada ongkosnya. Dari pertemuan awal hingga deal, ada biayanya. Sudah terima dukungan SK partai politik pun ada biayanya. Kalau tidak, Ketua DPC/DPD partai politik bisa mendadak amnesia, tak bisa tanda-tangan dan lupa stempel.
Jadi, untuk maju pilkada, financial supporting juga mesti kencang. Skema “tight money policy” tidak dipakai dalam pilkada. Politisinya harus jor-joran dana untuk biaya politik. Money is oil. Tanpa itu, mesin politik tidak jalan, bos.
There is no such thing as free lunch, mengutip ekonomi Milton Friedman. Itu juga berlaku dalam pusaran politik pilkada. Politisi yang loncat partai politik mesti buka dompet. Itu kalau ia serius berniat maju. Ketua partai politik kalau mereasa “dompet tipis” akan berpikir ulang untuk ikut Pilkada. Bahkan meski ia sudah mengantongi 5 kursi anggota dewan. Cuan dari lego 5 kursi itu sudah cukup. Tak bisa makan gengsi, kalau harus jual tanah warisan. Bukan karena ia oportunis tentunya, tetapi karena cermat mengukur kedalaman sela-sela dompet politik.
Selebihnya, rakyat mensyaratkan politisi yang berintegritas. Ia adalah seorang yang cermat mengukur dirinya sendiri. Ada semacam refleksi teleologis di titik awal perjuangannya. Maju karena ingin berkuasa? Maju karena balas dendam? Maju karena sakit hati akut? Atau maju karena patronase ayah? Entahlah. Jawaban bisa akan muncul dalam diskursus dan gosip politik yang berseliweran di meja makan.
Yang pasti, Pilkada akan memunculkan politisi yang pantas. Ia punya popularitas (social-cultural capital), kapabilitas (well-rounded), integritas (emotional and spiritual capital) dan isi-tas (financial capital) melebihi takaran pas-pas-an. Takaran itu melampaui bayang-bayang deret hitung genealogi dan famili. Tentu karena Pilkada itu untuk memilih pemimpin daerah, bukan kepala suku.
Akhirnya, semoga rakyat menemukan pemimpin yang pantas di Pilkada. Ia bukan timbul “kantong kanguru” patronase kekuasaan. Ia muncul dari pergulatan panjang memimpin masyarakatnya. Ia dikandung oleh rakyat, karena rakyat ingin sekali mempercayainya. Sekian.
Penulis: Alfred Tuname (Esais, tinggal di Manggarai Timur)
Tinggalkan Balasan