SimpulRakyat.co.id, Luwu – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Andi Palanggi hadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026.
Kegiatan tersebut digelar oleh Bappelitbangda Kabupaten Luwu, di Aula Kantornya pada Senin, (18/12) siang.
Pada kesempatan itu, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu, Andi Palanggi memaparkan kinerja Bappelitbangda tahun 2019-2024 dan renca kerja pada tahun 2025-2026 mendatang.
Mantan Inspektur Daerah Kabupaten Luwu itu mengungkapkan jika pembangunan daerah banyak ditunjang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sehingga, ia mengajak seluruh stakeholder dalam mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Luwu, sehingga dapat mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Luwu.
“Saat ini kita mau memaksimalkan PAD. Sebelumnya kita bisa mencapai angka 45 Miliar rupiah. Didongkrak dengan adanya investasi di Luwu. Terutama untuk pembayaran pajak BPHTB menyentuh angka 19,8 Miliar Rupiah,” kata Andi Palanggi
Penyesuaian pajak terhadap penilaian NJOP merupakan satu cara yang rencananya akan dilakukan Bapenda Kabupaten Luwu dalam mendongkrak PAD. Hal itu akan tertuang dalam Ranperda DPRD 2024.
Rencananya pada PBB P-2 di Ranperda DPRD 2024, akan menyesuaikan tarif NJOP. NJOP yang lebih kecil dari Rp. 50 Juta akan dikenakan tarif 0,2 %. Rp. 50 Juta sampai Rp 100 Juta akan dikenakan tarif 0,25%. Untuk Rp. 100 Juta hingga Rp. 500 Juta akan dikenakan 0,3 %. Selanjutnya untuk Rp. 500 Juta hingga Rp. 1 Miliar akan dikenakan 0,35%. Untuk Rp. 1 Miliar hingga Rp. 5 Miliar dikenakan 0,4%. Untuk Rp. 5 – 10 Miliar dikenakan 0,45%. dan untuk Rp. 10 Miliar keatas akan dikenakan 0,5%.
Selain penyesuaian tarif NJOP, tarif PBB juga ditetapkan sebesar 0,15% pertahun untuk lahan produksi pangan dan produksi ternak.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, H Sulaiman hadir mewakili Bupati Luwu, Basmin Mattayang membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 – 2026
Dalam sambutannya, H Sulaiman merefleksi keberhasilan kepemimpinan Bupati, Basmin Mattayang dalam RPJMD tahun 2019-2024.
“Sebagai gambaran umum, indikator makro ekonomi Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu pada tahun 2022 mencapai 5,69 %, capaian ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan pdrb perkapita sebesar 54,05 juta,” terang H Sulaiman
Mantan kepala BKPSDM Kabupaten Luwu itu menerangkan jika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada tahun 2022 adalah sebesar 46,50 ribu jiwa, relatif menurun dimana pada tahun 2018 mencapαι 47,99 ribu jiwa atau 12,49% dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu, sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Luwu pada tahun 2022 nilai IPM tercatat sebesar 71,36, dengan capain ini Kabupaten Luwu berada pada peringkat 9 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, begitupun dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 3,85%.
Selanjutnya, menurut H Sulaiman, untuk prioritas pembangunan pada RPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 berfokus kepada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan lapangan berusaha.
Selain itu, kinerja pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup masyarakat.
“Perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu juga difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program prioritas antara lain peningkatan kualitas pendidikan yaitu peningkatan dan pengembangan SDM, percepatan penghapusan anak tidak sekolah/anak putus sekolah, peningkatan infrastruktur pendidikan,” ungkapnya.
Pada sektor kesehatan, untuk peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan difokuskan melalui program pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan jaminan kesehatan masyarakat serta penurunan angka stunting di Kabupaten Luwu
“Kita ingin memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui Universal Health Coverage (UHC), selanjutnya program peningkatan infrastruktur dasar melalui pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses air minum dan sanitasi, serta peningkatan dan pembangunan jalan jembatan dan irigasi, serta ekstensifikasi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan,” tambahnya.
Terakhir, kata Sulaiman, melihat iklim investasi yang sedang menggeliat di kabupaten luwu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perputaran ekonomi di masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula pimpinan DPRD, Kepala OPD, Camat, perwakilan Pemprov, LSM, Wartawan dan Tokoh Masyarakat
Tinggalkan Balasan