SimpulRakyat.co.id, OPINI – Persoalan yang dihadapi perempuan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangkep, terkait dengan kualitas sumberdaya dan posisi tawar yang rendah. Kemiskinan memberikan dampak lebih berat pada perempuan dan anak.
Kemiskinan di Pangkep berwajah Perempuan, perempuan mempunyai potensi yang luar biasa, jika perempuan diberikan kesempatan mengakses berbagai sumberdaya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, baik di tingkat keluarga dan masyarakat.
Perempuan bukan hanya mampu mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu keluar dari kemiskinan, juga mampu mensejahterakan keluarganya.
Pemiskinan Perempuan
Pemiskinan Perempuan berawal dari kebijakan pengembangan industri dimana cenderung mengabaikan industri kecil dan lebih memprioritaskan industri berskala besar yang padat modal dan bertekhnologi tinggi.
Kebijakan seprti ini dapat meminggirkan sektor industri kecil yang di dalamnya terlibat begitu banyak perempuan. Pola padat karya yang dijalankan usaha kecil dan mikro merupakan satu cara yang dapat dimasuki oleh angkatan kerja yang terpinggirkan. Kebijakan industri tersebut memberikan dampak tidak aman.
Mereka memasuki sektor dan skala terentu yang pada umumnya tidak memberikan banyak keuntungan karena kenyataannya jenis lapangan kerja yang dimasuki perempuan miskin memang sangat terbatas. Proses peminggiran juga telah mengakibatkan perempuan berada pada kondisi dengan pilihan terbatas.
Kemiskinan bagi Perempuan
Kemiskinan merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Rakyat, termasuk perempuan.
Mereka yang miskin karena justru semakin jauh dari akses berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti beras murah, Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelayanan Publik lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.
Bukan hanya itu saja, budaya kita yang kental dengan budaya Patriarki membuat laki-laki menjadi lebih diutamakan, bahkan budaya ini juga lebih memberi ruang dan peran yang besar kepada laki-laki.
Peran Ekonomi Perempuan dan Perubahan Wajah Desa
Bagi laki-laki dan perempuan, desa masih memberi sedikit harapan untuk hidup, setidaknya masih ada sumber daya alam yang bisa dijadikan tempat bergantung, tetapi bagi kelompok muda laki-laki dan perempuan desa merupakan mimpi buruk.
Desa belum mampu memberi ruang untuk hidup dan mengubah nasib, apalagi dana desa belum mampu merubah wajah desa menjadi jauh lebih baik.
Akhirnya, mereka dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing tentunya memiliki resiko, yakni memaksa tetap tinggal di desa dan menjadi buruh dengan mengandalkan harapan hidup pada keberlangsungan alam dan sumber daya yang tersisa, atau pergi dari Desa menjadi buruh di Kota dengan harapan untuk hidup yang lebih baik.
Belum maksimalnya program-program pemberdayaan perempuan di tingkat desa membuat perempuan semakin terpinggirkan, program yang ditawarkan masih program fisik, dimana perempuan tidak punya ruang untuk mengaksesnya.
Bahkan, anggaran dana desa belum mampu merubah wajah desanya karena selalu disibukkan dengan target resapan anggaran dan pelaporan, tanpa melihat sampai sejauh mana input dan output yang telah dicapai.
Sementara penanggulangan kemiskinan masih sebatas memberi bantuan Sembako, tanpa memikirkan bagaimana cara masyarakatnya bisa tetap melanjutkan hidupnya tanpa mengandalkan bantuan Sembako, seperti yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya.
Bantuan sosial merupakan momok tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat, bantuan sosial telah sukses membuat masyarakat menjadi malas dan terkesan sebagai penunggu bantuan, adanya pernyataan-pernyataan masyarakat terkait “Kapan lagi ada bantuan langsung Tunai, berapa besar lagi bantuan Tunai yang akan di terima”.
Tidak ada yang salah atas pernyataan itu karena cara itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan katanya agar masyarakat tidak kelaparan, padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat secara berkelanjutan.
Akhirnya, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan berbagai unsur elemen lainnya dapat memikirkan program-program pengentasan kemiskinan dari gunung, darat sampai kepulauan, tentunya dapat melahirkan program berbasis kebutuhan masyarakat, bukan Program berbasis Kepentingan Politik.
Salam Keadilan Demokrasi
Penulis: Haniah (Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pangkep)
SimpulRakyat.co.id adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis
Tinggalkan Balasan